Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Pemerintah terus menyiapkan fondasi untuk mengejar target lifting minyak dan gas nasional melalui pembukaan 110 area potensi wilayah kerja (WK) migas baru. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar membuka lahan eksplorasi, tetapi bagian dari strategi besar menjaga keberlanjutan produksi migas nasional.
“Hulu migas harus disiapkan jauh hari. Tanpa temuan baru dan percepatan pengembangan lapangan, target lifting akan sulit tercapai,” ujar Laode.
Hingga Januari 2026, dari total 110 area potensi tersebut, 19 area telah awarded, 39 area berada dalam tahap joint study, dan 52 area lainnya masih terbuka sebagai potensi lanjutan. Pemerintah menilai portofolio ini penting untuk menjamin kesinambungan eksplorasi di tengah tren penurunan produksi lapangan-lapangan mature.
Laode menjelaskan, potensi WK migas baru ini akan diarahkan agar tidak berhenti di tahap eksplorasi semata, melainkan segera masuk ke Plan of Development (PoD). Pemerintah kini mendorong percepatan evaluasi PoD dengan tetap menjaga aspek keekonomian dan kepastian hukum bagi kontraktor.
“PoD adalah jembatan antara temuan dan produksi. Karena itu, kami berupaya agar proses persetujuannya lebih efisien tanpa mengurangi kualitas kajian teknis,” jelasnya.
Dengan semakin cepatnya PoD disetujui dan dijalankan, kontribusi lapangan baru terhadap lifting nasional diharapkan dapat terasa dalam beberapa tahun ke depan.
Lebih lanjut, Laode menekankan bahwa 110 area potensi WK migas baru mencakup WK konvensional maupun non-konvensional. WK konvensional masih menjadi tulang punggung jangka menengah, terutama untuk menjaga level produksi minyak dan gas eksisting.
Sementara itu, WK non-konvensional—seperti shale gas, coal bed methane, dan tight reservoir—diposisikan sebagai game changer untuk ketahanan energi jangka panjang.
“Non-konvensional membutuhkan teknologi dan investasi besar, tapi potensinya sangat signifikan. Karena itu, pemerintah menyiapkan insentif dan fleksibilitas kontrak agar menarik bagi investor,” kata Laode.
Dengan membuka data dan akses informasi secara luas, pemerintah ingin mengirim sinyal kuat bahwa Indonesia tetap serius menjadikan sektor hulu migas sebagai penopang energi nasional. Kombinasi antara WK baru, percepatan PoD, serta pengembangan migas konvensional dan non-konvensional diharapkan menjadi kunci untuk menjaga produksi sekaligus menarik investasi baru.
