11K/L sambangi Kantor Marves, Luhut : kekuatan Indonesia ada di SDA

Jakarta, Ruangenergi.com – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, (Kemenko Marves) mengungkapkan, Indonesia kaya akan sumber daya alam dan potensi lainnya yang bisa menjadi kekuatan besar untuk menjadi negara maju.

Demikan yang di ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, disela-sela Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara 11 Kementerian/Lembaga tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Arifin Tasrif, yang hadir mengatakan, sumber daya yang dimiliki Indonesia termasuk juga harus dijaga. Termasuk cadangan Minyak dan Gas bumi (Migas) yang ada di laut lepas, seperti Natuna.

Pasalnya, ada negara yang mengklaim bahwa cadangan migas Indonesia masuk ke dalam wilayahnya. Untuk itu, Pemerintah harus mengambil tindakan byangvteoat, agar cadangan dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak diklaim milik negara lain.

Menurut, Menko Marves, Luhut, sebagai bagian dari Pemerintah, kita harus bekerja untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.

“Mengelola kewilayahan Indonesia tentunya memerlukan penguasaan terhadap data dan informasi, khususnya kelautan nasional. Ini yang menjadi salah satu alasan utama kita berkumpul di hari ini untuk finalisasi Nota Kesepahaman antar kita semua,” terang Luhut, (31/08).

Menurutnya, Indonesia adalah negara besar, dengan area cakupan teritori yang luas dan mempunyai luas perairan sekitar 6,4 juta km2. Menurutnya, Indonesia jauh lebih luas daripada seluruh wilayah Eropa.

Luhut Binsar Padjaitan

“Namun kondisi faktual ini tidak boleh menjadikan kita terlena akan kebesaran wilayah, lokasi strategis dan kekayaan sumber daya alam, hanya akan menjadikan kita sebagai bangsa yang tidak berinovasi, tidak bekerja keras, dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa,” papar Luhut.

Indonesia, ujar Luhut, juga berada di lokasi yang sangat strategis di dunia, yang menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan dunia.

“Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan akan mempercepat dan mempermudah proses penyelenggaraan data dan informasi kelautan Indonesia, Nota Kesepahaman kita ini dapat dijadikan payung hukum atas sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan dalam konteks pembangunan nasional. Sinergi akan meningkatkan semangat kita sebagai institusi pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada kita,” jelasnya.
Kita aqiki ton

Selain itu, Luhut menghimbau kepada para Menteri dan Kepala Lembaga dari 11 K/L yang hadir, agar kiranya data kelautan yang ada dapat difokuskan untuk memenuhi beberapa kebutuhan, yakni :
Pertama, Mendukung program investasi di Indonesia.

“Data-data yang ada kiranya dapat dianalisis untuk memetakan potensi investasi, bukan hanya terkait sumber daya, namun juga untuk mendukung infrastruktur investasi,” kata Luhut.

Kedua, Mendukung kegiatan menjaga kedaulatan dan keamanan di setiap wilayah perairan Indonesia, termasuk juga peluang Indonesia memperluas wilayah yurisdiksinya seperti yang kita sedang lakukan untuk perluasan landas kontinen Indonesia di berbagai segment.

BACA JUGA  2020, Pendapatan Pertamina Diprediksi Anjlok 45 Persen

Ketiga, Mendukung berbagai program mitigasi kebencanaan; dan  Keempat, hal-hal lain yang kiranya menjadi prioritas pembangunan nasional kemaritiman sebagaimana terangkum di dalam Kebijakan Kelautan Indonesia.

Kelima, dalam mendukung penguatan sektor ekonomi kemaritiman, khususnya berperan untuk recovery ekonomi kemaritiman pasca dampak pendemi Covid -19.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan, Nota Kesepahaman ini mencakup beberapa poin ruang lingkup yang meliputi proses perolehan sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan.

Selain itu, Deputi Purbaya, secara rinci hal tersebut tercantum di dalam ruang lingkup kerja sama, antara lain; sinkronisasi perencanaan survei dan observasi kelautan, termasuk di dalamnya penetapan hari layar, pemberdayaan bersama sumber daya para pihak untuk pelaksanaan survei, perolehan data penginderaan jauh, observasi kelautan, pengolahan data dan informasi kelautan, berbagi pakai dan penyebarluasan data dan informasi kelautan, penggunaan data dan informasi kelautan dalam penyusunan kebijakan nasional, pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan, dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh para pihak terkait.

“Diharapkan, tujuan utama dari pembentukan utama dari Nota Kesepahaman ini dapat tercapai, yaitu menyinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan Para pihak demi terwujudnya penyediaan serta berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia untuk pembangunan nasional,” katanya.

Sebagai informasi, proses penandatanganan maskah Kesepahaman ini dilakukan dengan cara video conference, menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa Pandemi.

Tak hanya itu, agenda  ini turut dihadiri oleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang, Bambang Brodjonegoro, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan para Kepala Lembaga, di antaranya Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *