Ruang Energi.Com, Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana melistriki 364 desa yang belum berlistrik di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Data yang diperoleh ruangenergi.com dari Direktorat Listrik Perdesaan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mencatat ada 364 desa yang akan dilistriki menggunakan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL).
“Rincian 364 desa yang akan dilistriki di Papua dan Papua Barat adalah 24 desa akan dilistriki dengan grid, 55 desa dengan mini grid dan 285 dengan PV dan SPEL,”
Untuk menuntaskan program listrik desa PLN dan Kementerian ESDM punya fokus yang berbeda dalam masing-masing program. Ada 3 macam kondisi desa terisolasi yang harus dilistriki PLN dan Kementerian ESDM.
Pertama, desa yang dekat dengan jaringan listrik yang sudah ada. Jika jaraknya tak lebih dari 500 meter dari desa yang sudah berlistrik, jaringan dari desa yang sudah berlistrik diperpanjang saja ke desa tersebut.
Kedua, desa yang lokasinya terpencil, jauh dari desa-desa lainnya sehingga tidak memungkinkan penambahan jaringan. Untuk desa seperti ini, dibangun saja jaringan lokal tersendiri (off grid).
Ketiga, desa yang lokasinya terpencil jauh dari desa-desa lainnya dan rumah-rumahnya tersebar, jaraknya jauh satu sama lain, tidak mengelompok di satu tempat. Untuk desa seperti ini, rumah-rumah dilistriki dengan solar home system atau PLTS Tower.
PLN lebih fokus ke desa dengan kondisi pertama dan kedua, yaitu yang berkelompok, baik yang dekat dengan jaringan listrik maupun yang perlu jaringan off grid. Sedangkan Kementerian ESDM lebih menyasar desa dengan kondisi ketiga, yakni yang terisolasi dan rumah-rumahnya tersebar.
Terkait dengan program listrik desa ini, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, baik pemerintah maupun PLN harus terus mengupayakan agar rasio elektrifikasi bisa mencapai 100 persen di 2021 ini. Atas dasar itu, diperlukan upaya maksimal dari pemangku kepentingan agar target tersebut bisa tercapai.
“Perlu langkah nyata baik dari Kementerian ESDM maupun PLN agar rasio elektrifikasi bisa 100 persen. Memang bukan langkah yang mudah, mengingat infrastruktur untuk membangun listrik itu sulit, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di wilayah yang terluar. Jadi butuh suatu effort untuk menjangkau rasio elektrifikasi tersebut,” ujar Mamit kepada ruangenergi.com, Minggu (14/2).
Menurut Mamit, Kementerian ESDM maupun PLN harus bisa memanfaatkan potensi sumber listrik yang terdapat di wilayah 3T. Sebab, jika menunggu pembangunan jaringan transmisi atau yang lain-lain, atau misalnya menggunakan pembangkit listrik berbasis diesel, maka hal itu akan tidak efektif dalam operasionalnya.
“Pemanfaatan energi lokal terkait renewable energi harus jadi prioritas utama. Sebab ini menjadi tulang punggung untuk penyediaan listrik di wilayah 3T, baik dengan energi matahari, angin, atau bahkan dengan biomasa, tergantung potensi yang ada di daerah tersebut. Ini tergantung bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas,” pungkas Mamit
