Yogyakarta, Jawa Tengah, ruangenergi.com- Di balik terangnya lampu-lampu kota, deru kendaraan, hingga riuhnya mesin industri, ada denyut kerja yang tak pernah berhenti—operasi hulu minyak dan gas bumi. Ia bekerja dalam diam, namun keberadaannya menentukan irama kehidupan ekonomi Indonesia. Dan di garda depan upaya memastikan energi negeri tetap mengalir, berdirilah SKK Migas dengan mandat yang tak ringan: menjaga pasokan minyak dan gas demi stabilitas bangsa.
Komitmen ini bukan sekadar catatan rapat atau kalimat pernyataan. Ini adalah bagian dari amanah besar Asta Cita, yang menempatkan ketahanan energi sebagai pondasi pertahanan negara dan penggerak roda kesejahteraan rakyat. Namun, di lapangan, ketahanan energi tidak hanya bergantung pada teknologi atau investasi—melainkan pada satu unsur fundamental: keamanan.
Di balik setiap sumur, anjungan lepas pantai, hingga fasilitas pemrosesan, ada rantai kegiatan panjang yang melibatkan ribuan pekerja dan nilai investasi raksasa. Hulu migas adalah proyek negara, yang dalam implementasinya dipercayakan kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melalui pengawasan SKK Migas.
Kegiatan ini bukan hanya menghasilkan minyak dan gas. Ia memelihara denyut industri, menyalakan dapur jutaan rumah tangga, dan menopang pilar-pilar ekonomi nasional.
Karena itu, setiap jam operasi yang terhenti, setiap proyek yang tertunda, bukan sekadar soal angka produksi—tetapi berpotensi mengganggu stabilitas energi nasional. Dan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, keamanan menjadi fondasi yang tak bisa dinegosiasikan.
Dari ruang kendali SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kepala Perwakilan Anggono Mahendrawan menggarisbawahi hal yang sering kali tak terlihat dari luar.
“Industri hulu migas berada di garis depan penyediaan energi nasional. Karena itu, keamanan di wilayah operasi bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga kebutuhan strategis negara,” ujarnya tegas.
Keamanan yang dimaksud bukan hanya penjagaan fisik, tetapi mencakup pengamanan aset, personel, teknologi, data, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Ini adalah jaring perlindungan yang memastikan operasi tetap berjalan, baik di tengah cuaca ekstrem, dinamika sosial kawasan, hingga ancaman gangguan keamanan.
Tidak heran jika negara menempatkan hulu migas sebagai objek vital nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI secara tegas menempatkan pengamanan objek vital strategis—termasuk proyek hulu migas—sebagai bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di sinilah kolaborasi SKK Migas dan TNI menemukan relevansinya.
Sinergi antara SKK Migas, KKKS, TNI, dan Polri bukan sekadar rutinitas koordinasi, melainkan bagian dari ekosistem yang saling membutuhkan. SKK Migas dan KKKS memerlukan kepastian keamanan agar proyek berjalan efisien, sementara TNI menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga aset strategis negara.
Semua dilakukan dalam koridor regulasi yang jelas, terukur, dan profesional. Setiap langkah memastikan bahwa operasi hulu migas tidak hanya aman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi negara.
Di lapangan, sinergi ini hadir dalam berbagai bentuk: patroli keamanan, pengawalan logistik, pengamanan fasilitas produksi, hingga mitigasi potensi konflik sosial. Semua bergerak dalam diam, namun dampaknya terasa hingga ke kota-kota yang terang benderang dan pabrik-pabrik yang terus beroperasi.
Pada akhirnya, menjaga pasokan energi bukan pekerjaan satu lembaga. Ini adalah orkestrasi besar yang melibatkan negara, aparat keamanan, perusahaan migas, dan masyarakat. SKK Migas menegaskan bahwa keberlanjutan energi nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan.
Selama sinergi ini terpelihara, operasi hulu migas akan tetap menjadi penjaga vital ketahanan energi nasional—menopang pertumbuhan, memelihara stabilitas, dan memastikan kesejahteraan bangsa terus mengalir, setetes demi setetes dari perut bumi.
