Jakarta, ruangenergi.com Mengelola kekayaan alam Indonesia bukanlah perkara sederhana. Di balik deretan angka produksi dan laba, terdapat tanggung jawab raksasa untuk memastikan setiap gram mineral yang digali dari perut bumi memberikan manfaat berkelanjutan bagi negara.
Inilah beban sekaligus amanah yang dipikul oleh MIND ID. Sebagai Holding Industri Pertambangan, BUMN ini tak sekadar menjadi “payung” bagi raksasa-raksasa tambang seperti PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan PT Vale Indonesia Tbk. Lebih dari itu, MIND ID adalah benteng pertahanan yang menjaga tata kelola sumber daya strategis bangsa.
Menyadari besarnya risiko di balik operasi tambang yang masif, Direktorat Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) MIND ID mengambil langkah strategis.
Pada Senin (3/11/2025), di Jakarta, para punggawa hukum dan pengelola risiko dari seluruh Grup MIND ID berkumpul. Misi mereka satu: meruntuhkan tembok-tembok pemisah antar-divisi demi membangun sistem pertahanan perusahaan yang solid.
Dalam suasana Rapat Koordinasi (Rakor) yang hangat namun serius, Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE MIND ID, Firman Shantyabudi, melemparkan pesan yang menohok. Baginya, tantangan terbesar organisasi besar bukanlah kompetitor luar, melainkan “sekat-sekat” di dalam tubuh perusahaan itu sendiri.
“Kita berjalan dalam satu visi yang sama, yang berlandaskan pada kreativitas dan kolaborasi. Setiap fungsi memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya harus bergerak sejalan,” ujar Firman di hadapan peserta rakor.
Ia menegaskan, era di mana divisi hukum, manajemen risiko, atau HSSE bekerja sendiri-sendiri sudah usai. “Masing-masing unit tidak boleh bekerja dalam sekat-sekatnya sendiri,” tambahnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Sektor pertambangan adalah industri dengan risiko tinggi. Sedikit saja celah dalam kepatuhan hukum atau kelalaian dalam keselamatan kerja, dampaknya bisa fatal—baik bagi nyawa pekerja, lingkungan, maupun reputasi negara. Karena itu, Firman mendorong agar empat fungsi utama—manajemen risiko, tata kelola, hukum, dan HSSE—melebur menjadi satu kesatuan senjata utama dalam pengambilan keputusan.
Satu poin menarik yang diangkat Firman adalah tentang sisi manusiawi dalam manajemen risiko. Ia mengingatkan bahwa bahaya sering kali mengintai bukan dari ketidaktahuan, melainkan dari rasa terlalu nyaman atau complacency.
“Manusia pada dasarnya punya kecenderungan lalai terhadap hal-hal yang sudah biasa dilakukan,” tutur Firman, mengingatkan audiens tentang jebakan rutinitas.
Baginya, fungsi manajemen risiko dan HSSE harus lebih dari sekadar tumpukan kertas laporan atau formalitas administrasi. Ia menuntut adanya budaya saling mengingatkan dan disiplin operasional yang ketat. Kesuksesan sebuah fungsi, menurut Firman, diukur dari kemampuannya mendeteksi potensi ancaman dan mencegah masalah sebelum kejadian itu benar-benar terjadi.
“Kita ingin memastikan setiap kejadian menjadi bahan pembelajaran. Tidak hanya administrasi, tapi bagaimana setiap fungsi memahami konteks dan tanggung jawabnya dalam sistem yang lebih besar,” tegasnya.
Di tengah dinamika bisnis global yang fluktuatif, MIND ID dituntut untuk lincah namun tetap waspada. Firman menekankan bahwa bisnis tanpa risiko adalah hal yang mustahil. Kuncinya terletak pada antisipasi.
“Kita percaya bisnis tidak ada yang tidak ada risiko. Tapi bagaimana kita mampu mengantisipasi itu menjadi jawaban kita, dan apakah kita mampu melakukan itu dengan hati-hati,” ujarnya.
Rakor ini menjadi momentum krusial. Dengan menghadirkan Divisi Manajemen Risiko, GCG, Hukum, dan HSSE dalam satu forum, MIND ID tengah menenun jaring pengaman yang lebih kuat. Mereka membahas segalanya, mulai dari evaluasi pengendalian internal hingga budaya keselamatan kerja.
Pada akhirnya, pertemuan ini mengirimkan sinyal kuat ke publik: bahwa Grup MIND ID tidak hanya sibuk mengejar target produksi, tetapi juga serius membangun fondasi integritas yang kokoh. Seperti yang ditekankan Firman, keberhasilan menjaga harta mineral negara tidak bergantung pada satu orang atau satu divisi, melainkan pada kesatuan gerak langkah seluruh elemen di dalamnya.
