Bengkalis, Riau, ruangenergi.com-Operasi hulu minyak dan gas (migas) di daerah sering kali tersandera oleh masalah klasik: mulai dari perizinan yang berbelit, sengketa lahan, hingga gesekan sosial dengan masyarakat. Menyadari potensi hambatan tersebut, Bupati Bengkalis, Kasmarni, mengambil sikap tegas.
Di hadapan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, dan perwakilan Plt. Gubernur Riau, Kasmarni menekankan bahwa Pemkab Bengkalis tidak akan membiarkan hambatan tersebut mengganggu target energi nasional.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya siap memberikan dukungan,” tegas Kasmarni, seperti dikutip dari website Prokopim Bengkalis.
Ia merinci bentuk dukungan konkret yang siap diberikan pemkab, mulai dari memfasilitasi koordinasi lintas dinas, menengahi persoalan sosial di masyarakat, hingga menyinkronkan program pembangunan daerah agar sejalan dengan aktivitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Tujuannya jelas: agar target energi nasional tercapai tanpa hambatan berarti.
Pernyataan strategis ini disampaikan Kasmarni dalam acara Silaturahmi dan Koordinasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, yang digelar di Graha Merah Putih, Pekanbaru, Selasa (14/1/2026).
Meski memberikan dukungan penuh (“karpet merah”) bagi operasional SKK Migas dan PHR WK Rokan, Kasmarni mengingatkan bahwa sinergi ini harus memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah.
Dalam forum yang membahas rencana kerja tahun 2026 tersebut, Kasmarni secara khusus meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bengkalis diberi panggung lebih besar dalam rantai pasok dan aktivitas penunjang migas.
“Kami berharap SKK Migas dan KKKS dapat mempertimbangkan pelibatan BUMD daerah… tentu dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta aspek profesionalisme,” ujarnya.
Menurut Bupati perempuan pertama di Bengkalis ini, pelibatan BUMD adalah kunci kemandirian ekonomi lokal. Ia menjamin, Pemkab siap memfasilitasi agar BUMD yang terlibat bekerja secara profesional dan kompetitif.
Selain aspek bisnis lewat BUMD, Kasmarni juga menitipkan pesan penting terkait dampak langsung ke masyarakat: Penyerapan Tenaga Kerja: Prioritaskan tenaga kerja lokal (anak daerah). CSR Berkualitas: Program tanggung jawab sosial perusahaan harus tepat sasaran. Lingkungan: Pastikan standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan tetap nomor satu.
Acara koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat kunci, di antaranya Asisten Gubernur Riau Bidang Perekonomian Helmi D, Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Manager External Communication PHR Rudi Arief, serta para Camat dari wilayah operasional migas (Mandau, Pinggir, dan Bathin Solapan).
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” tutup Kasmarni.
