Tokyo, Jepang, ruangenergi.com– Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia kembali menguat. Namun di balik ambisi besar itu, ada satu pekerjaan rumah serius: minimnya sumber daya manusia (SDM) ahli nuklir.
Isu krusial tersebut mencuat dalam Japan–US Training Program on Responsible Use of Small Modular Reactor (SMR) Technology for Indonesia yang digelar pemerintah Jepang dan Amerika Serikat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo. Forum internasional ini menandai keseriusan kerja sama global dalam mempersiapkan Indonesia memasuki era energi nuklir.
Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Iwa Garniwa, menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia bukan pada teknologi, melainkan kesiapan manusianya.
“Untuk mengoperasikan satu unit PLTN saja dibutuhkan minimal 1.200 tenaga ahli dengan kompetensi khusus. Kalau Indonesia menargetkan tiga sampai empat unit PLTN pada 2045, kebutuhannya bisa mencapai ribuan SDM nuklir,” kata Iwa, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, tanpa peta jalan pengembangan SDM yang jelas dan terukur, target pengoperasian PLTN berisiko menjadi sekadar mimpi di atas kertas.
Iwa mengingatkan, pembangunan PLTN bukan proyek instan. Berdasarkan pengalaman internasional, seluruh proses—mulai dari penyusunan roadmap, studi kelayakan, hingga operasi—bisa memakan waktu hingga 12 tahun. Bahkan studi kelayakan saja memerlukan waktu minimal dua tahun dengan standar keselamatan yang sangat ketat.
“Studi ini harus memastikan wilayah tersebut aman hingga 100 tahun ke depan. Jadi kalau kita bicara target PLTN beroperasi 2032, pertanyaannya sederhana: siapa yang akan mengisi dan mengoperasikan instalasi nuklir itu?” ujarnya lugas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ITPLN menyiapkan strategi pengembangan SDM nuklir secara berjenjang. Pada level sarjana (S1), mahasiswa dibekali dasar ilmu nuklir, material, dan termohidrolika. Program magister (S2) difokuskan pada analisis keselamatan dan simulasi reaktor, sementara doktoral (S3) diarahkan pada riset lanjutan, termasuk small modular reactor (SMR) dan kebijakan energi.
Tak hanya jalur akademik, ITPLN juga membuka pelatihan profesional bersertifikasi internasional. Operator PLTN wajib mengikuti pelatihan intensif selama enam hingga 12 bulan sebelum memperoleh lisensi. Sementara insinyur keselamatan dipersiapkan dengan keahlian radioproteksi dan analisis keselamatan reaktor, serta calon regulator dibekali kemampuan audit dan kepatuhan.
“Bidang radioactive engineering and management juga sangat penting. Isu nuklir selalu menjadi sorotan global, sehingga Indonesia butuh SDM yang benar-benar kompeten,” tambahnya.
Iwa mengakui, tantangan nuklir tidak berhenti pada aspek teknis. Selain kekurangan ahli, program pendidikan nuklir di Indonesia juga belum terintegrasi secara nasional. Di sisi lain, isu penerimaan publik terhadap PLTN masih menjadi pekerjaan besar yang harus dijawab bersama.
“Ahli nuklir harus banyak, pendidikannya harus terstruktur, dan penerimaan publik tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Program pelatihan ini diawali dengan pertemuan kehormatan bersama Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, serta seremoni pembukaan yang dihadiri perwakilan pemerintah Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia.
Prof. Iwa hadir didampingi jajaran Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development (GINEST) ITPLN, di antaranya Ketua GINEST Agus Puji Prasetyono, Sekjen Nadia Paramita, Pembina Prof. Syamsir Abduh, serta Tim Ahli Tarwaji Warso.
Turut hadir Presiden AOTS Yasuhiko Yoshida, Presiden JAIF & JICC Hideki Masui, perwakilan KBRI Tokyo, pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), Kedubes AS di Tokyo, serta Departemen Luar Negeri AS (US-DOS).
Deputi Direktur METI Eimitsu Abe memaparkan arah kerja sama nuklir Jepang, sementara penasihat US-DOS Jonathan J. Henkin menjelaskan peluang kolaborasi SMR Jepang–AS melalui program FIRST.
Diskusi menyoroti tantangan pengembangan energi nuklir Indonesia dalam kerangka Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060. Anggota Dewan Akademik Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetiyono, menekankan bahwa kesiapan kebijakan, regulasi, dan SDM adalah prasyarat mutlak pemanfaatan SMR.
Sejumlah peserta menilai SMR berpotensi menjadi sumber energi rendah karbon untuk memperkuat ketahanan energi nasional, dengan catatan penerapan standar keselamatan dan tata kelola yang ketat.
Sebagai kampus yang fokus pada transisi energi, ITPLN menyatakan siap mengambil peran strategis dalam penyusunan peta edukasi nuklir nasional. Bahkan, ITPLN akan berkolaborasi dengan Japan Atomic Energy Commission (JAEC) dan Tokyo University untuk menyiapkan SDM nuklir Indonesia ke depan
