Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan Indonesia menghentikan impor solar secara bertahap pada 2026. Target tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).
Pemerintah akan menghentikan impor solar jenis CN48 pada 2026, dan menargetkan penghentian impor solar CN51 serta avtur pada akhir tahun yang sama.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ESDM menyiapkan sejumlah langkah, antara lain mengaktifkan kembali 787 sumur migas tidak aktif dari total 10.457 sumur di Indonesia, serta meningkatkan produksi melalui teknologi fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), dan pemboran horizontal.
Selain itu, pemerintah juga akan mengarahkan eksplorasi migas ke wilayah Indonesia Timur dengan menawarkan 110 blok migas potensial. Dalam paparannya, Bahlil juga menyampaikan bahwa kinerja sektor energi pada 2025 menunjukkan hasil positif. Lifting minyak bumi tercatat sebesar 605,3 ribu barel per hari (MBOPD) atau 100,05% dari target APBN.
Program biodiesel juga disebut berkontribusi menekan impor solar. Sepanjang 2025, pemanfaatan biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter dan mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter.
Di sisi energi bersih, pemerintah menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 17–21% pada 2026. Sepanjang 2025, kapasitas pembangkit EBT bertambah sekitar 1,3 gigawatt.
Pada sektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menargetkan penambahan program Listrik Desa di 372 lokasi serta pemasangan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 250.000 rumah tangga pada 2026.
Untuk mendukung seluruh program tersebut, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,34 triliun pada 2026. Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan produksi migas, pengembangan EBT, perluasan akses energi, serta percepatan transisi dan hilirisasi.
Bahlil menyatakan pemerintah juga menargetkan peningkatan cadangan energi nasional dari sekitar 18–21 hari menjadi minimal 30 hari.
