Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Realisasi Komitmen Kerja Pasti (KKP) PT Bumi Siak Pusako (BSP) di Wilayah Kerja (WK) Coastal Plains Pekanbaru (CPP) dikabarkan masih minim menjelang berakhirnya periode lima tahun pertama kontrak. Hingga awal 2026, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini baru menyelesaikan sebagian kecil dari total komitmen investasi senilai USD 130.415.000 (sekitar Rp2 triliun).
Berdasarkan data operasional terkini, kegiatan fisik yang telah dinyatakan selesai oleh PT BSP baru mencakup satu studi Geologi & Geofisika (G&G), survei seismik 2D sepanjang 156 kilometer, dan pemboran satu sumur eksplorasi, yakni Sumur West Kasikan-1X.
Capaian ini masih jauh dari target yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (Bab IV KKS WK CPP). Dalam dokumen tersebut, PT BSP menargetkan pengerjaan Seismik 3D seluas 250 Km, pemboran dua sumur eksplorasi setiap tahunnya pada tiga tahun pertama, serta pelaksanaan proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) Field Trial.
“Status KKP CPP saat ini yang selesai dilaksanakan satu studi G&G dan sebagian sumur eksplorasi. Untuk kegiatan eksploitasi belum dilaksanakan,” ungkap sumber yang mengetahui perkembangan proyek tersebut, Jumat (13/02/2026).
Padahal, kontrak kerja sama Gross Split (GS) Blok CPP telah efektif berjalan sejak 9 Agustus 2022 dan masa lima tahun pertama akan berakhir pada 8 Agustus 2027. Dengan sisa waktu kurang dari 1,5 tahun, PT BSP masih memiliki tanggungan pekerjaan besar yang belum terealisasi.
Menyikapi keterlambatan ini, PT BSP dikabarkan telah menyampaikan usulan perubahan KKP kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Kontraktor telah menyampaikan usulan perubahan KKP dan saat ini diskusi masih berlangsung,” tambah sumber tersebut.
Sesuai ketentuan Kontrak Kerja Sama (KKS), apabila kontraktor tidak dapat memenuhi komitmen hingga batas waktu terminasi, kontraktor wajib menyelesaikan kewajiban finansial yang belum dilaksanakan kepada negara, kecuali terdapat persetujuan perpanjangan atau perubahan yang disahkan oleh Menteri ESDM.
Dikabarkan, dana komitmen sebesar USD 130,4 juta tersebut belum sepenuhnya terserap maupun dibayarkan ke negara, mengingat pembayaran berbasis pada realisasi kegiatan fisik di lapangan.
Dalam catatan ruangenergi.com, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas langkah konkret membangkitkan BUMD migas daerah, PT Bumi Siak Pusako (BSP). Pertemuan itu juga dihadiri Kepala SKK Migas Djoko Siswanto serta Dirjen Migas Laode Sulaiman.
Pertemuan tersebut, difokuskan pada pembahasan tiga tahapan terukur sebagai fondasi kebangkitan BSP. Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan perbaikan menyeluruh dari aspek operasional, infrastruktur hingga tata kelola perusahaan.
Afni mengatakan, kebangkitan BSP harus dimulai dari pemenuhan kewajiban kepada negara. Karena itu, tahapan pertama yang dibahas adalah pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan.
Tercatat masih ada tujuh sumur yang dijanjikan untuk dieksplorasi sejak izin pengelolaan diberikan kepada BSP. Selain itu, terdapat program survei seismik, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta studi GGR yang membutuhkan nilai investasi mencapai 130 juta dolar AS.
“Ini kewajiban yang harus dilaksanakan. Kami optimistis dengan arahan dan pengawasan Kementerian ESDM serta SKK Migas, seluruh komitmen tersebut dapat segera direalisasikan,” ujar Afni, Kamis (12/2/2026).
Tahapan kedua adalah pembangunan pipa salur minyak secara permanen. Afni menegaskan pihaknya tidak ingin lagi sekadar melakukan perbaikan sementara terhadap jaringan pipa lama yang selama ini menjadi kendala produksi.
Penggantian pipa secara menyeluruh, jelas Afni, akan menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi lifting minyak. Langkah itu dinilai strategis untuk mendongkrak kinerja perusahaan dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Afni mengakui selama ini BSP masih mengandalkan jaringan lama yang berisiko gangguan teknis, bahkan sempat menyebabkan minyak membeku dan harus dialihkan menggunakan sistem trucking dengan biaya tinggi.
“Kita ingin membuat lompatan besar, bukan tambal sulam. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami yakin BSP bisa bangkit dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat Siak,” ungkap Afni.
Tahapan ketiga, kata Afni, adalah percepatan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memilih direksi definitif. Proses tersebut dipastikan berlangsung profesional, transparan, serta melibatkan unsur independen dari pemerintah pusat, akademisi, dan kalangan profesional guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan lebih baik ke depan
