Jakarta, Ruangenergi.com – Plt. Kepala Badan Ltbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan kebijakan Pemerintah saat ini, mendorong hilirisasi atau peningkatan nilai tambah batubara, salah satunya menjadi Dymethil Ether (DME) yang dapat digunakan sebagai substitusi LPG (Liquified Petroleum Gas).
Pasalnya, cadangan batubara Indonesia relatif lebih besar dibandingkan dengan minyak dan gas bumi. Status terakhir cadangan emas hitam tersebut tercatat sekitar 38 miliar ton.
Dengan tingkat produksi sekitar 600 juta ton, lanjutnya, usia cadangan batubara Indonesia diperikirakan sekitar 63 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru.
“Kebijakan Pemerintah saat ini, mendorong hilirisasi atau peningkatan nilai tambah batubara, salah satunya menjadi DME yang dapat digunakan sebagai substitusi LPG. LPG sendiri merupakan komoditi energi yang lebih dari 70% masih impor. Sehingga konsumsinya perlu disubstitusi untuk mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” kata Dadan, (07/12).
Ia menambahkan, dalam rangka mendorong kebijakan hilirisasi batubara, pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Hal tersebut, tercantum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ia menyebut, salah satu proyek DME yang sedang dilakukan oleh konsorsium PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero) dan Air Product, dengan kapasitas input batubara 6 juta ton per tahun untuk dapat memproduksikan 1,4 juta ton DME.
Akan tetapi, pada November 2020 lalu, terdapat kajian yang dilakukan oleh lembaga think tank yang menyebutkan bahwa proyek DME tidak masuk skala keekonomian dan menyebabkan kerugian tahunan sekitar US$ 377 juta.
Guna menidaklanjuti kajian tersebut, Tim Kajian Hilirisasi Batubara Balitbang ESDM melakukan analisis dan konfirmasi antara kajian lembaga think tank dengan Feasibility Study (FS) yang dilakukan oleh PT BA, sehingga didapat bahwa proyek DME secara ekonomi layak dijalankan.
Perbedaan hasil kajian karena perbedaan asumsi data yang digunakan, metode perhitungan dan pertimbangan multiplier effect dari proyek.
Asumsi harga LPG yang digunakan lembaga think tank tersebut sebesar US$ 365 per ton yang hanya mencerminkan harga kondisi tahun 2020 saat demand energi rendah di masa pandemi. Sementara, asumsi harga LPG pada FS PT BA sekitar US$ 600 per ton mencerminkan harga LPG rata-rata dalam 10 tahun terakhir.
Perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap harga jual DME. Kemudian, perbedaan lainnya terkait asumsi harga batubara dan kapasitas input batubara.
Asumsi harga batubara yang digunakan lembaga think tank sebesar US$ 37 per ton. Sedangkan FS PTBA sekitar US$ 21 per ton yang merupakan harga batubara PTBA kualitas rendah pada saat FS dibuat.
Terkait input batubara terdapat selisih sebesar 500 ribu ton, dimana FS PTBA lebih efisien.
Metode perhitungan yang digunakan lembaga think tank sangat sederhana hanya memperlihatkan perhitungan satu tahun dengan asumsi biaya produksi DME sebesar US$ 300 per ton yang mengacu pada referensi Plant Lanhua di China.
Sedangkan PTBA telah melakukan Feasibility Study komprehensif dengan asumsi data (sebagaimana tabel) yang menghasilkan keekonomian proyek dengan Net Present Value (NPV) USD350 juta dan Internal Rate of Return (IRR) sekitar 11% sehingga proyek ekonomis dan tidak rugi. Selain itu FS PTBA juga mempertimbangkan dampak ekonomi lainnya.
Selain itu, dalam mendukung implementasi substitusi LPG ke DME, Lemigas Balitbang ESDM telah melakukan uji coba terkait kompor DME.
“Hasil uji coba kami, menunjukkan bahwa efisiensi kompor meningkat dari rata-rata 61,9% dengan penggunaan LPG, menjadi 73,4% apabila menggunakan DME. Sehingga keperluan DME untuk kebutuhan memasak terjadi penurunan, lebih rendah dibandingkan kebutuhan kalori teoritisnya,” tutup Dadan
