Jakarta, Ruangenrrgi.com – Pembatasan kegiatan untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah Covid-19, mempengaruhi realisasi pelaksanaan proyek hulu migas. Untuk itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diminta untuk tidak menghentikan kegiatannya sama sekali.
Pernyataan Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto disampaikan di Jakarta, Kamis (9/4/2020) menanggapi permintaan beberapa KKKS yang ingin mengajukan force majeur ataupun penghentian kegiatannya di lapangan akibat Covid-19.
“Industri hulu migas selalu menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan kerja, jadi wabah Covid-19 harus dicermati hati-hati. Namun kita tidak harus menghentikan kegiatan dan wajib melakukan penangkalan,” tegasnya.
Menurut dia, usaha penangkalan penyebaran Covid-19 yang dilakukan di lapangan, antara lain memberlakukan isolasi mandiri pada pekerja yang akan melakukan crew change, menyiapkan ruang isolasi serta melakukan pengecekan ketat terhadap kesehatan pekerja.
SKK Migas, kata dia, juga melakukan koordinasi dengan para pimpinan daerah di wilayah operasi hulu migas khususnya terkait mobilisasi pekerja dan barang. SKK Migas juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan terhadap kebutuhan mendesak pergerakan pekerja dari luar negeri yang dibutuhkan oleh industri hulu migas.
“Kegiatan Hulu migas tidak lagi hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, namun telah menjadi penggerak ekonomi nasional dengan multiplayer effect diberbagai bidang seperti ekonomi, lapangan kerja, TKDN dan lainnya. Dengan terus bergeraknya industri hulu migas maka dapat menjadi urat nadi perekonomian nasional ditengah perlambatan aktivitas ekonomi,” paparnya.
Pada kesempatan itu juga mengunglapkan, bahwa capaian TKDN sektor hulu migas tahun 2019 mencapai 60 persen dari nilai pengadaan barang dan jasa sebesar US$ 5,929 miliar atau sebesar US$ US$ 3,182 miliar. Sementara hingga Triwulan pertama 2020, komitmen TKDN naik menjadi 62 persen.
“Ini bukti nyata keberpihakan hulu migas dalam menggerakan ekonomi daerah yang diwujudkan melalui pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai Rp 10 miliar dilaksanakan oleh pengusaha daerah, sehingga pengusaha lokal dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar industri hulu migas,” paparnya.
Akibat hambatan-hambatan tersebut, progress beberapa proyek hulu migas yang dijadwalkan onstream di tahun 2020 menjadi lebih lambat dibanding rencananya. Diantaranya progres proyek pengembangan Lapangan Bukit Tua Phase 3 oleh PCK2L lebih rendah dari target karena rig terlambat masuk ke lokasi. Pelambatan akibat Covid-19 juga terjadi di proyek pemasangan kompresor Betung yang dilakukan Pertamina EP SF Aset 2.
“Proyek yang seharusnya sudah selesai, baru mencapai 69,8% karena terkendala oleh FAT, transportasi dan instalasi kompresor karena sebagian sumber daya manusia yang dibutuhkan pada proyek tersebut merupakan warga Malaysia dan India yang saat ini lock down akibat Covid-19,” tukasnya.
“Pengembangan Lapangan Cantik oleh Sele Raya Belida juga terhambat akibat penyebaran virus tersebut karena proses overhaul gas kompresor terhenti akibat area workshop berada di zona merah dan adanya pembatasan mobilisasi pekerja oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Proyek pemasangan kompresor SKH-19 Musi Timur oleh PT Pertamina EP, kata dia juga terhambat karena fabrikasi peralatan pendukung yang terlambat didatangkan dari Italia akibat terdampak Covid-19. Kasus yang sama juga terjadi di proyek pengembangan Peciko BA oleh Pertamina Hulu Mahakam yang melambat realisasi kegiatannya karena peralatan didatangkan dari daerah pandemic Covid-19, yaitu China.
“Oleh karena itu, SKK Migas akan berupaya keras, tidak hanya operasional hulu migas yang terus berproduksi, tetapi proyek-proyek hulu migas kita jaga agar tidak berhenti. Dapat dibayangkan jika operasional hulu migas dan proyek hulu migas berhenti, berapa dampak yang ditimbulkan di industri penunjang, ketenagakerjaan serta ekonomi daerah,” tutup Dwi.(Red)
