Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengunjungi keluarga korban yang terpapar gas Hydrogen Sulfide (H2S) pada lokasi proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan penanganan sosial terhadap korban yang terpapar gas H2S sudah tertangani dengan baik.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam kunjungannya secara langsung pekan lalu berharap agar penanganan sosial terhadap korban ditangani dengan baik.
“Saya memastikan penanganan sosial korban pascakejadian tanggal 25 Januari 2021 ini berjalan dengan baik,” terang Dadan.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut sekaligus merupakan pendalaman atas investigasi dari segi teknis operasional yang dilakukan oleh pemerintah.
“Kami melakukan pendalaman dari investigasi terkait operasional PLTP-nya, jadi bukan investigasi urusan hukum tapi investigasi masalah teknis kenapa hal itu bisa terjadi. Itu merupakan tugas kami, tugas kepolisian dan aparat hukum nanti terkait dengan aspek lain, kami tidak ikut sampai situ,” kata Dadan.
Sebagaimana diketahui, PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) selaku pengelola proyek berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses dan rekomendasi.
Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah yakni dengan memprioritaskan terlebih dahulu penanganan korban dan secara pararel dilakukan investigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Saya sudah meninjau lokasi Wellpad T, yang merupakan lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) diduga paparan gas H2S dan meminta penjelasan dari Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) PLTP Sorik Marapi, bahwa SOP sudah dilaksanakan dan tidak ada peralatan yang rusak dari SMGP,” papar Dadan.
Hasil investigasi sementara menyimpulkan tidak ada air yang keluar atau dibuang ke sungai sebagaimana disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi VII DPR pekan lalu.
Meski demikian, Pemerintah akan segera membentuk tim investigasi gabungan dengan melibatkan unsur dari praktisi, akademisi dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Dadan berharap tim ini akan dapat menyelesaikan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi perbaikan dalam waktu dua minggu ke depan.
Sementara dari sisi penanganan sosial, dalam waktu dekat akan dilaksanakan program pendampingan (healing) kepada masyarakat dengan mendatangkan psikolog dan psikiatri untuk mempercepat pemulihan trauma dari kejadian tersebut.
“Tadi sudah diskusi dengan Pak Kadis Kesehatan, kita masih akan buka posko sampai akhir bulan, tapi yang berikutnya itu lebih banyak ke penanganan trauma jadi masih akan dilakukan, untuk hal ini akan disupport penuh oleh SMG,” imbuh Dadan.
Untuk itu, Pemerintah memastikan keberadaan PLTP Sorik Merapi harus bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat lokal selain dari sisi produksi listrik.
“Proyek ini memang selain tujuannya untuk menghasilkan listrik karena investasi juga harus bermanfaat buat masyarakat lokal dan juga untuk lingkungan sekitarnya baik nanti ada kesempatan kerja baru ataupun kesempatan usaha baru. Kami akan memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi,” bebernya.
Tentunya hal ini sejalan dengan pernyataan Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, yang menyampaikan bahwa PLTP Sorik Marapi sangat dibutuhkan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal khususnya di masa pandemi Covid-19.
“Tidak kurang 600 juta rupiah per bulan pendapatan diterima oleh masyarakat lokal yang bekerja di PLTP Sorik Marapi, pengembangan proyek ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan lindung sebesar 102 ribu hektar, yang ditetapkan Presiden RI sebagai Kawasan Hutan Sosial untuk komoditas kopi khas Mandailing dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mandailing Natal,” tutur Dahlan.
Sementara itu, Direktur PT. SMGP, Riza Glorius, mengatakan, pihaknya berfokus pada penangan korban dan sejauh ini aspek sosial dampak kejadian ini, sebagian besar sudah terselesaikan.
“Kami akan terus memastikan semua dampak yang diakibatkan oleh musibah ini akan kami selesaikan. Selanjutnya, kami bersama-sama dengan pihak Kementerian ESDM melakukan evaluasi total terhadap SOP kami untuk memastikan bahwa kami memang siap nantinya kalau memang akan dimulai beroperasi Kembali, tentunya semua dengan persetujuan dari Kementerian ESDM”, ungkap Riza.
