Jakarta, Ruangenergi.com – Komisi VII DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji; Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk; Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero); dan Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik (KDL); yang salah satu pembahasannya yakni agar harga gas sebesar US$ 6 per mmbtu untuk bisa didapatkan oleh PT KDL.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, yang hadir secara virtual mengatakan, produksi gas Indonesia masih cukup baik (surplus) bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan sampai di ekspor.
“Produksi gas kita surplus, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan sampai di eskpor juga. Namun pada kenyataanya masih ada industri-industri di Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan kuota gas,” ungkap Mulyanto, (24/03).
Ia menambahkan, padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016 minta harga gas untuk diturunkan.
“Ini kenapa enggak turun-turun. Kita bukannya Suudzon (berprasangka buruk) dengan gas ini, ketika di ketok harga gas US$ 6 per mmbtu untuk industri tertentu, ternyata masih ada keluhan,” tegasnya.
Menurutnya, karena ini merupakan peningkatan penugasan, bukan pendekatan bisnis, makanya tidak ada tawar-menawar dalam melakukan pendistribusian gas yang dilakukan oleh PT PGN.
“Ini tidak ada pilihan, harus dilaksanakan dengan baik. Jadi menurut saya kalau persoalan harga gas US$ 6 per mmbtu tidak dapat dilaksanakan dengan baik mendingan PGN kita rubah saja 100% jadi penugasan, atau dibalik tidak usah sama sekali listing-nya di public. 100% melaksanakan penugasan oleh negara, ini penting,” ucapnya.
Dorong Jargas
Selain itu, Mulyanto sangat mendorong pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (jargas). Hal tersebut agar penggunaan elpiji dapat dikurangi.
“Pembangunan jargas tersendat-sendat ini. Di dapil saya, Kota Tangerang, itu sudah ada, pilot projectnya, percontohannya di rumah susun. Tapi mengapa berhenti disitu, padahal kota-kota sekitar Jakarta selain Tangerang, seperti Depok, Bogor, Bekasi sudah masuk jargasnya,” beber Mulyanto.
Untuk itu, dia meminta kepada Dirjen Migas yang ikut Rapat dengan Komisi VII ini, secara langsung untuk menentukan lokasinya, agar pembangunan jargas diwilayah Tangerang dapat segera terlaksana.
“Kami mohon agar pembangunan jargas di dapil kami Banten III, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan dapat dilanjutkan, dari pilot project rumah susun menjadi jargas untuk masyarakat,” tandas Mulyanto.
