Ponorogo, Ruangenergi.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi VII DPR-RI melakukan sosialisasi pengawasan penyaluran BBM di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.
Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi VII DPR RI Sartono, SE, MM dalam hal ini diwakili Tenaga Ahli Suprayitno, Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, SBM Pertamina MOR VI Kediri Angga Yudhiwinata Putra, juga dihadiri Sekda Pemerintah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono. Dilaksanakan di Hotel Gajahmada, Ponorogo.
Dalam sambutannya, Suprayitno mengatakan, Ponorogo terkait covid-19 sudah menurun tingkat kerawananan dari yang pernah peringkat 1, kini sudah peringkat 11 dari 38 Kabupaten. Karena itu, kegiatan perekonomian dan untuk hajatan sudah diizinkan dengan 50 persen kehadiran, maksimal 150, kegiatan sosial budaya sudah diizinkan. Saat ini yang isolasi hanya tinggal 80 orang.
Ia menjelaskan, saat ini perekonomian turun dari 5,3 menjadi 5,1, pengangguran meningkat. Ada kebijakan intern Ponorogo, prioritas produk lokal baik itu minuman, selain itu mewajibkan ASN yang jumlahnya 9.000-an menggunakan beras produksi petani lokal, sebagai bentuk perlindungan petani lokal.
Sekda Pemerintah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, menambahkan, target 100 hari program bupati, jln. HOS Cokroaminoto pahlawan asli Ponorogo akan disulap seperti Malioboro Yogyakarta, anggaran 100% gotong royong warga masyarakat.
Selain itu juga dalam 3,5 tahun, untuk sektor wisata pihaknya akan membangun monumen Reog di daerah Sampung dengan ketinggian 126 M, dibawahnya untuk musium sejarah Reog, juga HOS Cokroaminoto.
“Kami berharap sosialisasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat Ponorogo, sehingga orientasi untuk masyarakat terasakan,” bebernya.
Sementara, Anggota Komite BPH Migas, Sumihar Panjaitan, menuturkan bahwa sesuai amanat UU nomor 22 Migas 2001 pasal 46 ayat 1 dan 2 , BPH Migas memiliki fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Ia menjelaskan, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
BPH Migas juga melakukan pengawasan terhadap BBM 1 Harga di 8.202 SPBU. Sementara untuk saat ini cadangan BBM Nasional baru ada cadangan operasional badan usaha. Terkait gas bumi tugas BPH Migas, melakukan lelang jaringan transmisi dan jaringan distribusi, toll fee, juga menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha kecil.
“Baru saja ada musibah terbakarnya kilang Balongan, tapi sudah dinyatakan stok aman teratasi, itulah gunanya cadangan, meskipun baru operasional,” terang Sumihar.
Selain itu, terkait pengawasan, lanjutnya baru saja ada pencurian BBM di Tuban, BPH Migas sudah kirimkan petugas untuk mengecek langsung, tapi masih menunggu informasi sesungguhnya siapa pemilik kapal.
Sebagaimana diketahui, jumlah 8.202 SPBU secara nasional sesungguhnya tidaklah mencukupi, maka dibuat Sub Penyalur dan Penyalur Mini untuk menjangkau daerah pedalaman. Juga ada Pertashop yang menjual pertamax bbm non subsidi.
“Protokol kesehatan tetap dijaga, harapan kita pandemi bisa segera berlalu. Sosialisasi ini salah satu sinergitas dengan DPRRI, termasuk salah satunya dukungan DPR RI agar BPH Migas dipercaya mengelola anggaran sendiri. Sebentar lagi BPH Migas juga akan melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM untuk puasa dan lebaran,” tutupnya.
