Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan

Pemerintah Berhasil Tangkap Eksportir Ilegal Logam Mineral Tanah Jarang

Twitter
LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Jakarta, Ruangenergi.comKementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menuturkan logam tanah jarang (rare earth) banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas) PK Tahun 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, (13/04).

Menurutnya, logam tanah jarang merupakan logam mineral yang bernilai sangat tinggi dan banyak digunakan untuk memproduksi perangkat smartphone hingga senjata militer.

Ia menambahkan, logam tanah jarang ini juga banyak ditemukan di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan, akan tetapi pemanfaatan masih belum maksimal.

Namun, belakangan karena banyaknya permintaan atas komoditas logam mineral tersebut, sehingga banyak terjadi ekspor komoditas rare earth secara ilegal di wilayah Bangka Belitung.

Hal itu ditandai dengan berhasil digagalkan dan ditangkapnya salah satu eksportir logam mineral di wilayah Bangka Belitung, oleh Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami mau melakukan penataan ekspor di Bangka Belitung, karena di sana banyak sekali rare earth yang di ekspor dengan tidak jelas. Kemarin sudah ada satu yang kami tangkap,” kata Luhut.

Luhut menyebut, eksportir yang melakukan kegiatan ilegal dengan mengekspor logam mineral tersebut yang berhasil digagalkan oleh Bea Cukai lantaran petugas melihat adanya perbedaan barang yang di kirim dari yang dilaporkan.

“Ternyata apa yang didapatkan didalamnya itu berbeda dengan apa yang dilaporkan. Pak Askolani (Dirjen Bea Cukai Kemenkeu) sudah langsung bekerja dengan timnya,” tutur Luhut.

Lebih jauh, Luhur mengungkapkan, hal ini perlu ditingkatkan pengawasan lebih ketat, agar praktik ekspor logam mineral tersebut tidak lagi terjadi.

Selain itu, lanjutnya, ini juga menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mencegah dan menangani penyelewengan yang berpotensi merugikan negara, sudah terintegrasinya antar lembaga, sehingga dengan cepat dapat ditemukan praktik ilegal tersebut.

“Saya kira makin terintegrasi kita bekerja dan itu tentu tidak mudah. Jadi kalau saya banyak ngurusin, itu karena saya mau semuanya terlibat,” tandasnya.