Jakarta, Ruangenergi.com – Menteri Kooordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, memerintahkan kepada berbagai pihak terkait agar melakukan studi komprehensif untuk seluruh pembangunan infrastruktur yang diusulkan dibangun di Provinsi Bengkulu.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Bengkulu pada Rabu (14-04-2021) secara virtual.
“Kalau riset dilakukan dengan benar, kita akan efisien di seluruh lini,” ujar Menko Luhut dalam rakor tersebut, (14/04).
Selain itu, dirinya mengingatkan agar pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Pulau Enggano Provinsi Bengkulu harus terintegrasi dengan pulau induknya, yaitu Pulau Sumatera.
Pasalnya, Provinsi Bengkulu menyimpan potensi sumberdaya alam yang melimpah, seperti halnya batubara.
Tercatat, nilai ekspor batubara dari Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu pada Februari 2021 tercatat mencapai US$ 10 juta dan menjadi penyumbang ekspor terbesar dari daerah itu.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Win Rizal, dikutip dari Antaranews.com, menjelaskan, bahwa nilai ekspor batubara di Bengkulu mengalami peningkatan ketimbang bulan Januari yakni sekitar US$ 8,3 juta.
“Batubara ini menjadi komoditas ekspor terbesar dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan perannya terhadap nilai ekspor mencapai 100 persen,” tutur Win Rizal.
Ia menjelaskan, secara keseluruhan nilai ekspor Bengkulu pada Februari 2021 mencapai US$ 17,11 juta, jumlah tersebut meningkat sekitar 31,82% bila dibanding Januari lalu yang mencapai US$ 12,98 juta.
Menurutnya, peningkatan itu terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi global yang saat ini berangsur pulih karena dampak Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung satu tahun.
Adapun negara utama tujuan ekspor Provinsi Bengkulu pada Februari 2021 yakni ke Thailand US$ 3,05 juta atau sebesar 17,83%.
Kemudian, Malaysia US$ 2,90 juta atau 16,96%; Philipina US$ 2,67 juta atau 5,59% dan negara lainnya sebesar US$ 8,49 juta atau sebesar 49,62%.
“Ekspor batubara didominasi oleh negara ASEAN yaitu sekitar 57,62%, kemudian Uni Eropa 8,62 persen dan negara-negara lain 33,76 persen,” kata Win.
Sebesar 67,27% dari berbagai komoditas unggulan Provinsi Bengkulu diekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai.
Sisanya di ekspor melalui daerah lain seperti di Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat, pelabuhan Boom Baru, Sumatera Selatan, Pelabuhan Tanjung Priok, dan bandara Soekarno Hatta.
Untuk itu, mengapa sebab Menko Luhut meminta agar infrastruktur di wilayah Bengkulu.
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang juga hadir dalam Rakor tersebut mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur di Bengkulu memerlukan dukungan dari pusat karena kapasitas fiskalnya rendah, yaitu sebesar Rp3 triliun.
“Ketergantungan Provinsi Bengkulu pada pusat sangat tinggi. Dari dana tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) hanya 30,98 persen yang timpang dengan dana transfer dari pusat sesebesar 68,99 persen,” ungkap Tito.
Hal ini yang menurutnya menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk lebih mandiri pada masa mendatang.
“Caranya, dengan menggali potensi wilayah yang ada untuk meningkatkan PAD, baik dengan mengolah pasir besi, batubara, emas, maupun yang lainnya,” tandasnya.
