Jakarta,ruangenergi.com–Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menggelar rapat/pertemuan multi pihak untuk pembahasan major project Kawasan Industri dan Smelter (KIS).
Ruangenergi.com mendapatkan informasi bahwa rapat itu akan digelar pada Senin 24 Mei 2021 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.
Adapan yang dimaksud dari major project Kawasan lndustri Prioritas dan Smelter ini sejalan dengan amanat Undang- Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, utamanya sebagai upaya mendorong hilirisasi sumber daya alam dan menciptakan produk industri yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi Global Value Chain.
Melalui pengembangan Kawasan lndustri Prioritas dan smelter diharapkan memperkuat struktur industri dalam negeri dan menunjang pencapaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor industri pengolahan hingga Rp 352 T, mendukung pencapaian penyerapan tenaga kerja industri nasional hingga 20,9 juta orang, dan mencapai target pertumbuhan PDB industri pengolahan di tahun 2020 sebesar 5,3 -6,1 persen
Ruang Lingkup
Major Project Kawasan lndustri Prioritas dan Smelter mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan atas 11 kawasan industri prioritas yang terdiri dari: (i) KEK/KI Sei Mangkei, (ii) KEK Galang Batang, (iii) Kl Bintan Aerospace, (iv) Kl Sadai, (v) KI Terpadu Batang, (vi) Kl Subang, (vii) Kl Ketapang, (viii) Kl Surya Borneo, (ix) KEK/KI Palu, (x) KI Teluk Weda, dan (xi) Kl Teluk Bintuni, serta 31 smelter yang berlokasi di Pulau Kalimantan (12 smelter), Pulau Sulawesi (12 smelter), Nusa Tenggara Barat (1 smelter), dan Maluku Utara (6 smelter).
Kawasan lndustri dan smelter ini akan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang berbasis perkebunan dan pertambangan, potensi keunggulan lokal dan menangkap peluang perubahan rantai pasok global yang saat ini tercipta.
Cakupan Pembahasan
Pertemuan Multi Pihak ini ditujukan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan menguatkan komitmen sejumlah Kementerian/Lembaga yang memiliki peranan krusial dalam mewujudkan agenda pembangunan kawasan industri dan smelter.
Hal yang akan dibahas antara lain adalah komitmen dukungan pembangunan infrastruktur fisik konektivitas jalan, laut dan udara, perencanaan tata ruang dan wilayah, pasokan energi, jaringan komunikasi, dukungan BUMN, ketersediaan SOM industri yang berkualitas dan isu kebijakan lintas bidang lainnya.
