Bandung, Ruangenergi.com – Wakil Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Gde Sumarjaya Linggih, menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mendorong program-program dari PT PLN (Persero). Salah satu program yang dianggapnya menarik adalah program internet masuk desa.
Ia meminta agar PLN dapat terus mengembangkan program internet masuk desa ini, sebab infrastrukturnya (tiang listrik) milik PLN juga sudah tersedia.
“Program internet masuk desa bisa langsung penetrasi dan PLN sudah punya infrastrukturnya seperti tiang listrik yang sudah sampai ke desa. 99% wilayah Jawa Barat sudah teraliri listrik dengan demikian masyarakat (Jabar) akan bisa menikmati apa yang namanya internet,” ungkap Gde Sumarjaya, saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR ke Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diketahui, kunjungan kerja Komisi VI DPR tersebut ke Kota Bandung melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT PLN guna mendapatkan informasi secara langsung terkait pelaksanaan proyek dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020 kepada Perusahaan Listrik Negara.
“Komisi VI DPR RI ingin mendengar secara langsung terkait pelaksanaan proyek dari penyertaan Modal Negara tahun 2020 kepada PT PLN, kondisi aktual, permasalahan serta terobosan yang sedang dan akan dilakukan oleh PT PLN dalam rangka meningkatkan kinerja serta kontribusi perusahaan kepada pemerintah,” papar Gde Sumarjaya
Ia menerangkan, saat ini di Provinsi Jabar wilayah yang sudah teraliri listrik mencapai 99,7%. Akan tetapi, di beberapa daerah bagian di Jabar memang ada yang baru mencapai 98%.
“Inilah yang akan disasar oleh kita. Di Jawa Barat ini masih ada sekitar 300 dusun yakni sekitar 5 ribu pelanggan yang belum mendapatkan listrik. Bayangkan negeri kita sudah 76 tahun merdeka tetapi masih ada yang warga negara yang belum menikmati listrik,” tuturnya.
Demer sapaan akrab Gde Sumarjaya menuturkan, Jabar mempunyai potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sangat luar biasa, seperti energi yang bersumber dari air, angin, dan juga sampah.
“Di tahun 2030 negara kita harus mencapai target 25% penggunaan energi baru terbarukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Semua informasi yang kita terima dari pertemuan ini termasuk mengenai energi baru terbarukan tersebut tentu sangat berguna bagi kami untuk menjadi bahan masukan penting pada rapat rapat dengan kementerian sebagai alternatif-alternatif yang akan kita kembangkan,” terangnya.
Selain itu, dalam pertemuan ini, lanjutnya, pihak PLN itu sempat juga mengemukakan masalah mobil listrik. Menurut Demer, kalau ini bisa dikembangkan maka surplus listrik yang terjadi karena kondisi pandemi akan bisa diserap salah satunya dengan wacana mobil listrik.
“Tentu ini juga akan mengurangi subsidi kita terhadap minyak. Ini menarik, karena di satu sisi lebih irit listrik dan mengurangi subsidi terhadap minyak serta menyelesaikan persoalan PLN yang pada hari ini yakni surplus, khususnya di Jawa dan Bali,” tutup Demer.
