Jakarta, Ruangenergi.com – Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta para pemilik mobil mewah untuk tidak memakai bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Pasalnya, produk itu ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah.
Menurut Arya, orang-orang kaya pemilik mobil mewah seharusnya malu menggunakan BBM Pertalite. Karena apa yang mereka lakukan itu sangat tidak fair.
“Mestinya mereka (orang-orang kaya-red) itu malu, karena naik mobil mewah tapi pakai bahan bakar yang dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah, jadi bukan hak mereka,” kata Arya dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (15/3/2022).
Menurut Arya, para pemilik mobil mewah itu seharusnya memakai BBM dengan spesifikasi oktan tinggi dan harus mengikuti harga pasar, jangan menggunakan BBM yang justru “dibebankan” ke rakyat.
“Ini yang kita harapkan, bahwa ada kesadaran dari para pemilik mobil mewah untuk menggunakan BBM non subsidi yang selalu mengikuti mekanisme harga pasar.Kita akan terus mendorong ke arah sana, agar mereka memakai BBM non subsidi. Intinya jangan membebani rakyat dengan mobil mewahnya,” pungkas Arya.
Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan bahwa Pemerintah tidak serius dalam mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017, pemerintah masih mematok standar BBM pada RON (Research Octane Number) 91. Padahal dunia sudah mengarah pada penggunaan BBM yang ramah lingkungan di atas RON 91.
“Menurut saya pemerintah belum serius terkait BBM ramah lingkungan. Buktinya dalam Permen KLH yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih, pemerintah masih mematok standar BBM pada RON 91,” kata Sofyano dalam acara Lintas Banjarmasin Pagi bertema BBM Ramah Lingkungan dan Tren Minyak Dunia yang disiarkan secara langsung oleh RRI Banjarmasin, Selasa (15/3/2022).
Ia juga menjelaskan bahwa akibat rancunya kebijakan pemerintah itu, saat ini pengguna BBM di Indonesia rata-rata masih di bawah RON 91.
“Yang terbanyak adalah penggunaan BBM jenis Pertalite dengan kandungan RON 90. Parahnya lagi BBM jenis premium dengan RON 88 juga masih disediakan oleh Pertamina. Padahal dunia sudah meninggalkan BBM BBM jenis premium ini,” ungkapnya.
“Aturan pemerintah ini masih ada keragu- ragunan, masih basa-basi dalam penggunaan RON tinggi di republik ini. Kalau pemerintah betul-betul konsentrasi ingin meningkatkan aspek lingkungan harus berani ambil sikap,” lanjut Sofyano.
Menurut dia, saat ini PT Pertamina (Persero) sebagai kepanjangan tangan pemerintah hanya berjuang sendiri mewujudkan kampanye penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Karena dukungan pemerintah sangat minim bahkan terkesan maju mundur demi pencitraan di tahun politik tahun 2024.
Mestinya kalau serius mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan, lanjut dia, pemerintah harus tegas memberikan kebijakan untuk melarang penggunaan BBM dengan RON di bawah 91.
“Saya garis bawahi bahwa masyarakat tergantung BBM yang disediakan Pertamina. Kalau misalnya Pertamina hanya menyediakan BBM RON 92 maka itu yang akan dibeli. Tapi ini semua tergantung sikap pemerintah benar nggak aware soal itu, menurut saya tidak karena mereka lebih peduli dengan politik. Bagaimana mau menjual BBM murah apalagi mendekati tahun 2024 mendatang,” cetusnya.
Ia justru khawatir bahwa mendekati tahun 2024 mendatang akan muncul wacana penyediaan BBM jenis premium yang notabene memiliki RON paling rendah dengan alibi penyediaan BBM murah. Padahal dibalik itu ada keinginan meraup simpati publik oleh oknum politisi tertentu yang ingin mencari panggung.
Ketersediaan BBM jenis premium hingga saat ini walaupun jumlahnya tak lagi mendominasi menjadi bukti kuat bahwa pemerintah tidak serius dalam hal kampanye penggunaan BBM berkualitas yang lebih ramah lingkungan.
“Hingga kini pemium belum dihapus 100 persen. Belum ada keputusan pemerintah menghapus premium. Nanti jelang 2024 kalau DPR minta diguyur lagi, saya yakin pemeritah akan menyediakannya, itu tergantung pergerakan Senayan,” pungkas dia.(SF)
