Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, permasalahan yang dihadapi kendaraan listrik saat ini karena masih mahal dan belum menjangkau semua golongan masyarakat dimana komponen terbesar adalah baterai.
“Investasi yang masih mahal untuk pembangunan komponen kendaraan listrik terutama baterai, menjadi salah satu tantangan. Juga perlu diperhatikan masalah dampak lingkungan terkait baterai kendaraan yang tidak dipakai lagi,” kata Mamit dalam webinar dengan tema “Peran dan Dukungan PLN dalam Membangun Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik”, Rabu (20/7/2022).
Menurutnya, saat ini harga mobil listrik paling murah Rp 600 juta-an per unit. Untuk kata dia, Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, perlu membuat regulasi yang membuat harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau.
“Apalagi, kendaraan listrik bisa menjadi solusi dari krisis energi dan defisit APBN atas subsidi dan kompensasi BBM seperti saat ini,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa Pemerintah melalui Kementrian atau Lembaga terkait untuk menyiapkan regulasi yang membuat harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau.
“Perlu segera diterbitkan agar kendaraan listrik menjadi masif untuk diimplementasikan di lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah maupun BUMN. Yang perlu juga adalah
penambahan infrastruktur stasiun penukaran batere kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan SPKLU,” tukasnya.
Selain itu, lanjut dia, perlu juga diciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor kendaraan listrik mau mengembangkan dan memproduksi kendaraannya di dalam negeri.
“Kendaraan listrik merupakan salah satu upaya bagi pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan,” ujar Mamit.
“Kendaraan listrik merupakan bentuk ketahanan energi nasional dengan mengurangi impor BBM yang semakin meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan solusi dari krisis energi dan defisit APBN atas subsidi dan kompensasi BBM seperti saat ini,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, pembangunan infrastruktur SPKLU merupakan langkah tepat untuk kemudahan pemilik kendaraan listrik. Menurutnya, kendaraan listrik itu pada prinsipnya baik dan bagus. Namun ada persoalan kritikal kendaraan listrik yang perlu menjadi perhatian.
“Misalnya, belum ada standar keselamatan kendaraan listrik yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu harga juga masih mahal karena belum ada insentif yang dapat menekan harga kendaraan listrik, selain PPnBM. Harga baterai juga masih mahal,” tukasnya.
Menurutnya, Indonesia belum berperan besar dalam proses R & D. Karena kendaraan listrik, masih terbatas pada assembling saja. Indonesia tetap menjadi pasar utama.
“Pengembangan SPLU di awal harus menjadi bisnis hilir PLN. Persis seperti BBM di Pertamina sebelum diliberalisasi. Namun harus dipastikan juga bahwa Indonesia bukan negara perakit kendaraan listrik. Dan pastikan juga bahwa ada tempat pembuangan atau pengolahan baterai listrik demi lingkungan,” pungkasnya.(SF)
