Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengatakan, bahwa pengawasan dan tindakan hukum perlu dilakukan Polri secara rutin terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi pada sektor perkebunan dan pertambangan.
“Ini harus dilakukan pihak Kepolisian, karena sangat mungkin Solar subsidi banyak disalah gunakan di sektor ini dan bisa membuat jebol subsidi negara,” kata Sofyano saat dihubungi Ruangenergi.com di Jakarta, Senin (31/10/2022).
“Polri juga harus rajin melakukan pengawasan dan razia khususnya terhadap BBM industri black market karena hal ini sangat merugikan negara dari sisi pajak,” sambungnya.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seperti dikutip detikcom, Kamis (27/10/2022).
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk mempelototi BBM dan Elpiji. Menurut Kapolri, kondisi negara saat ini sedang terbebani dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban tersebut.
“Jadi apa yang menjadi sorotan, apalagi yang menjadi beban pemerintah saat ini, terkait dengan harga BBM,” kata Sigit.
Kapolri juga mewanti-wanti seluruh anggota Polri agar tak melakukan penegakan hukum yang menyimpang dari aturan. Dia juga mengingatkan jajarannya ‘tidak main mata’ dengan pihak-pihak yang melanggar hukum terkait
“Jangan sampai kemudian ini masih menjadi keluhan masyarakat. Karena di satu sisi pemerintah melakukan langkah-langkah, namun di sisi lain kita ngerti, namun kita biarkan. Apalagi kemudian kita ‘main mata’, ini diakhiri,” tegas Kapolri.
Di sektor elpiji subsidi, lanjut Sofyano, Polri perlu rajin melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pengoplosan dari elpiji tabung 3kg ke tabung 12kg karena disparitas harganya begitu lebar.
Pihaknya juga meminta Kapolri untuk secara rutin menyampaikan hasil “pengawasan” distribusi BBM dan Elpiji ini secara terbuka ke publik agar masyarakat bisa tahu apakah yang diperintahkan Kapolri berjalan atau tidak.
“Saya yakin Kapolri ingin menjalankan tugas kepolisian dengan sebaik-baiknya dan pasti akan melakukan monitoring ketat terhadap perintahnya apa dijalankan atau tidak oleh jajarannya,” tutup pengamat energi ini.
Sementara Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi setuju dan mendukung langkah Kapolri yang meminta jajarannya mengawasi secara ketat distribusi BBM dan Elpiji subsidi.
“Kita minta Polri tetap harus fokus dalam pengawasan, karena sinyalemen penyalahgunaan solar sangat tinggi. Seharusnya polisi turun tangan dan mengungkap siapa saja yang bermain. Dugaan penyimpangan solar subsidi harus diusut tuntas,” kata Tulus.
Ia juga meminta pihak Kepolisian untuk fokus dalam pengawasan adanya penyalahgunaan solar. Terutama di daerah-daerah tambang seperti yang ada di Kalimantan dan Sumatera.
“Di sana banyak terjadi penyimpangan, juga masih banyak antrian panjang truk-truk. Padahal kuota dari Pertamina masih tetap, malah ditambah,” ujarnya.(SF)
