Jakarta,ruangenergi.com– Kehadiran Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) sangat dinantikan, mengingat akan menjadi dasar hukum dalam pengembangan energi bersih di tanah air.
Adalah Wiluyo Kusdwiharto sebagai Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia(METI), mengatakan dengan lantang bahwa Indonesia kaya akan sumber energi terbarukan dengan potensi sangat besar mencapai 3.600-an Giga Watt (GW)
“Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi bersih tersebut dengan baik, relevan, sebagai bagian dari ketahanan dan kemandirian energi nasional, tentunya membutuhkan tatanan / landasan kebijakan yang memayungi pengembangannya di tanah air,” kata Wiluyo dalam bincang santai virtual bersama ruangenergi.com,Selasa (29/11/2022) di Jakarta.
Menurut Wiluyo,yang juga menjabat sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Terbarukan PT PLN (Persero), pengembangan EBET nantinya juga harus mengutamakan inovasi agar dapat bersaing secara teknis dan ekonomis dengan pembangkit fosil .
Untuk itu tumbuhnya energi terbarukan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas nasional, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia ,agar Industri dalam negeri juga dapat tumbuh dan hadir meramaikan bangkitnya era energi bersih.
“Perhelatan G20 telah diselesaikan, saatnya sekarang menyiapkan peta jalan yang lebih matang dan mengisi transisi energi, baik di sisi hulu maupun elektrifikasi di sisi hilir, termasuk sektor transportasi, industri maupun rumah tangga. Dengan kesinambungan pertumbuhan di sisi hulu dan hilir, tentunya akan lebih mendorong pengembangan EBET ditanah air,” jelas Wiluyo dengan nada optimis.
Singkat kata,lanjut Wiluyo, pengembangan EBET perlu didukung penuh dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), pemanfaatannya yang relevan dan dengan mengutamakan pemenuhannya untuk kebutuhan dalam negeri dan menjaga ketersediannya untuk jangka panjang menjadi perhatian kita bersama.
Agenda Prioritas
Terpisah,Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yaitu transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.
Dalam keterangan persnya Senin (28/11/2022) siang, Sri Mulyani Indrawati pun memaparkan upaya tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terkait kesepakatan di tiga agenda prioritas tersebut.
Pertama, di sisi transisi energi berkelanjutan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah disepakati terbentuknya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Inisiatif ini ditindaklanjuti dengan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang saat ini sudah mendapat komitmen sebesar 500 juta Dolar AS. Dana ini akan menggerakkan lebih dari 4 miliar pembiayaan untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil.
“Ini pihak yang akan mem-follow up itu dari sisi PLN karena ini adalah menyangkut transisi energi dari nonrenewable ke renewable. Nanti kita akan bicara dengan berbagai IPP (independent power plant) yang selama ini bekerjasama dengan PLN dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan, termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun nonperpajakan,” kata Sri Mulyani usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi KTT G20 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta.
