Jakarta,ruangenergi.com-Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sampai dengan 14 Desember 2022 mencapai Rp551,1 triliun (114,4 % dari Pagu).
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi PNBP tumbuh 33,2% (yoy) atau meningkat Rp137,4 triliun dari tahun sebelumnya yang terutama didorong dari Pendapatan SDA, KND, dan PNBP Lainnya.
“Realisasi PNBP SDA migas tumbuh 56,5% (yoy), terutama didorong kenaikan rata-rata ICP selama sebelas bulan terakhir. Selanjutnya, realisasi PNBP SDA non-migas tumbuh 121,8% (yoy), terutama disebabkan kenaikan harga minerba. Selanjutnya, realisasi PNBP dari KND tumbuh 33,1% (yoy), terutama berasal dari kenaikan dividen BUMN Perbankan yang tumbuh 80,9% (yoy). Realisasi PNBP lainnya tumbuh 37,3% (yoy), didorong kenaikan pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang dan pendapatan DMO (Domestic Market Obligation) minyak mentah. Sementara itu, realisasi PNBP dari BLU terkontraksi 30,1% (yoy) akibat turunnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit,” jelas Sri Mulyani dalam siaran pers,Selasa (20/12/2022) di Jakarta.
Sri Mulyani menjelaskan,APBN kita sampai dengan pertengahan Desember juga menunjukkan kinerja yang positif, karena dengan ekonomi yang kembali pulih, telah juga bisa mendukung pemulihan kesehatan APBN. Dengan APBN yang pulih, maka APBN terus bisa diposisikan menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga rakyat, menjaga ekonomi, apakah sebagai countercyclical atau sebagai shock absorber. APBN sehat menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga ketidakpastian.
“Kita tetap optimis bahwa ekonomi kita masih tumbuh di kuartal keempat ini dengan sangat baik, meskipun kondisi global menunjukkan tanda-tanda pelemahan,” tegas Menkeu.
Kinerja APBN perlu terus dijaga dan diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendukung pemulihan, dan menjaga kesinambungan fiskal. Dengan demikian, kinerja solid APBN 2022 dapat terus mendukung optimisme pemulihan ekonomi Indonesia serta mengantisipasi ketidakpastian dan konsolidasi fiskal di 2023.
Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi.
“Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan,”jelas Sri Mulyani.
Bayar Pertamina dan PLN
Pemerintah,lanjut Sri Mulyani, telah membayarkan kompensasi dan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG sebesar Rp 475 triliun sejak Januari hingga 14 Desember 2022.
“Semuanya ini langsung masyarakat yang menikmati dalam bentuk harga BBM, LPG, dan listrik yang relatif stabil dibanding harga di dunia yang melonjak luar biasa,”ungkap Sri Mulyani.
Realisasi tersebut terdiri dari kompensasi mencapai Rp 268,1 triliun dan subsidi Rp 206,9 triliun. Kompensasi diberikan untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.
Untuk anggaran kompensasi pada tahun ini adalah sebesar Rp 293,5 triliun, usai terdapat penambahan Rp 275 triliun. Total utang kompensasi, baik BBM dan listrik sampai dengan tahun 2021 seluruhnya telah diselesaikan pada semester I-2022. Selain itu, kompensasi BBM dan listrik paruh pertama tahun 2022 juga telah diselesaikan pada bulan Oktober 2022.
Sri Mulyani juga menjelaskan realisasi subsidi tahun ini tercatat lebih tinggi disebabkan oleh peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi dan kenaikan harga produk BBM dan LPG.
“Kompensasi dan subsidi diberikan kepada PT Pertamina dan PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) dengan harapan keuangan keduanya sehat sehingga bisa menjaga fungsinya dengan tata kelola yang baik,” jelas Sri Mulyani.
