Jakarta, ruangenergi.com – Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga mendorong agar pemerintah terus mempercepat proses pencocokan data masyarakat yang layak menerima subsidi LPG 3 kg. Sehingga subsidi tersebut lebih tepat sasaran dan gas LPG 3 kg, PSO tidak over kuota hingga akhir tahun.
Selain itu, menurut daymas, pemerintah perlu melakukan upaya lain untuk mengurangi beban subsidi LPG ini. Seperti halnya mempercepat program jargas, mengurangi ketergantungan gas LPG dengan program percepatan adopsi kompor listrik/kompor indusksi dan kompor surya.
“Kita perlu belajar dari kesalahan saat konversi minyak tanah ke gas LPG 15 tahun lalu, kita tidak boleh hanya bergantung dari 1 sumber energi saja untuk kebutuhan rumah tangga, diperlukan adanya bauran energi,” ujar Daymas melalui keterangan tertulis dikutip pada Rabu, (16/08/2023).
Dikutip oleh RuangEnergi.com dalam konferensi pers APBN Kita melalui kanal Youtube Kemenkeu Edisi Agustus 2023, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa potensi jebolnya kuota subsidi energi tahun ini dikarenakan pola konsumsinya yang belum mampu dikendalikan secara optimal sebagaimana tahun lalu.
“Mengenai resiko perlampauan kuota subsidi BBM, LPG, kami terus cermati hal itu karena ada potensi (jebol),” ujar Isa.
Kementerian Keuangan mewanti-wanti kuota subsidi BBM, LPG, hingga listrik akan kembali jebol pada tahun ini. Resiko terlampauinya kuota tersebut otomatis akan membuat kantong APBN ikut membengkak.
