Jakarta, ruangenergi.com- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (Bph Migas) Erika Retnowati menegaskan untuk hadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, pihaknya sudah mempersiapkan segala hal terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan Elpiji (LPG).
Di tahun 2024 mendatang, kuota yang ditetapkan jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2023.
“Di 2024 itu kuota untuk JBT (jenis bahan bakar tertentu)/solar sebanyak 19 juta kilo liter. Jadi artinya, 2 juta kilo liter lebih banyak daripada kuota 2023 (untuk JBT). Bukan berarti kita habiskan semua, enggak.Tetapi artinya itu akan cukup, Insya Allah akan berlebih karena kita terus-menerus peningkatan pengawasan, kemudian juga memperbaiki tolls misalnya seperti barcode. Artinya kita berupaya supaya pertumbuhan (kuota) itu tidak tumbuh dari tahun-tahun sebelumnya meski itu ada Pemilu.Tentu ada kenaikan tapi kita prediksi tidak terlalu melonjak dengan adanya pengendalian-pengendalian di lapangan,” urai Erika.
Selain melakukan pengawasan rutin berkala, lanjut Erika, BPH Migas juga bersinergi dengan POLRI melalui kegiatan pemberian keterangan ahli. Selama Januari sampai dengan 29 Desember 2023, terdapat 663 kegiatan pemberian keterangan ahli dengan jumlah total volume barang bukti sebesar 1.751.638 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti BBM Minyak Solar Bersubsidi, BBM Khusus Penugasan, Minyak Tanah Subsidi, Minyak Olahan dan BBM Non Subsidi dengan potensi penyelamatan sebesar kurang lebih 10,34 miliar rupiah.
Erika menuturkan juga, pada tahun 2023, BPH Migas juga telah melakukan kerja sama dengan BIN dalam rangka penguatan kegiatan pengawasan agar subsidi energi dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
Di samping itu juga secara intensif telah dilaksanakan sosialisasi tugas fungsi dan capaian kinerja BPH Migas bersama dengan Komisi VII DPR RI.
