Jakarta, ruangenergi.com- Subholding PLN Energi Primer Indonesi (EPI) selalu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk alokasi kargo liquefied natural gas (LNG).
SKK Migas akan mengalokasikan LNG untuk kebutuhan PLN EPI, dimana sampai sejauh ini pasokan gas alam cair itu dapat dipenuhi pasokan dari domestik.
“Kami belum melakukan impor LNG sehingga optimalisasi kargo LNG dari dalam negeri ini yang utama. Apalagi nanti ke depan ketika Train III Kilang LNG Tangguh sudah optimal, itu sangat membantu bagi PLN terkait dengan kebutuhan akan gas. Kebutuhan LNG kita (PLN) sangat besar. Jadi berapapun nantinya kargo domestik, termasuk yang uncommitted kargo, akan kami serap,” kata Sekretaris Perusahaan PT PLN EPI Mamit Setiawan dalam Media Iftar yang diselenggarakan pada Kamis (4/4/2024) di Jakarta .
Mamit bercerita, sampai sejauh ini pihaknya melihat komitmen Pemerintah Indonesia terkait dengan kargo LNG untuk PLN sejauh ini berjalan dengan baik.
“Kami belum melakukan impor LNG. Selama kebutuhan bisa dipenuhi dari dalam negeri, saya kira belum perlu impor. Kita berharap juga supaya produksi gas dari dalam negeri terus meningkat. Kita harapkan Pemerintah di program 1 juta barel dan 12 BSCFD bisa membantu kebutuhan gas bagi PLN. Sehingga potensi impor LNG nanti bisa kami kurangi dan kebutuhan gas pipa kami bisa terpenuhi,” urai Mamit di hadapan wartawan, termasuk ruangenergi.com.
Mamit ungkapkan memang ada selisih harga antara gas pipa dengan LNG sangat jauh. Namun dengan HGBT (harga gas bumi tertentu) yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia bisa mempengaruhi harga gas. Berbeda dengan LNG yang bisa dua kali, tiga kali naiknya tergantung dengan harga market.
“Kita mendorong Pemerintah dan SKK Migas bisa mengejar target 1 juta barel dan 12 BSCFD di tahun 2030 yang akan datang.Kita optimis itu bisa dipenuhi,” urai Mamit dengan mimik wajah serius.
