Jakarta, ruangenergi.com- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah SKK Migas dalam penerapan digitalisasi di sektor hulu migas.
Menurutnya, digitalisasi membuka banyak peluang dan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global dan domestik.
“Penerapan e-catalog adalah salah satu keberhasilan terbesar yang telah kita capai, dan ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemerintahan kita,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sambutan pembukaan Supply Chain & National Capacity Summit 2024, Rabu (14/8/2024), di Jakarta.
Pada acara pembukaan, selain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hadir pulq Menteri ESDM, Arifin Tasrif sebagai pembicara kunci. Acara ini juga dihadiri Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, para eksekutif perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, pucuk pimpinan industri penunjang hulu migas nasional.
Luhut menegaskan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat penerapan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Salah satu agenda penting yang berlangsung di hari pertama adalah Leadership Talks dan COO Forum, yang mengangkat tema ‘Navigating Challenges: Leadership Perspectives in Future Oil and Gas Industry’. Para pimpinan perusahaan di sektor migas tersebut berbagi pandangan tentang solusi untuk menghadapi tantangan industri hulu migas ke depan.
Pada event ini, SKK Migas menandatangani beberapa Nota Kesepahaman (MoU) yang akan mendukung optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, termasuk kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian.
Supply Chain & National Capacity Summit 2024 merupakan puncak rangkaian pre event SCM Summit yang telah diadakan di Surabaya dan Batam pada bulan Juni dan Juli kemarin. Event di Jakarta ini akan melanjutkan momentum positif yang telah tercipta di Surabaya dan Batam.
Digitalisasi telah berhasil meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan pemerintah. Hingga saat ini, sekitar 85 persen pengadaan pemerintah telah dilakukan melalui e-catalog, dengan lebih dari 8,8 juta item terdaftar.
