Jakarta, Ruangenergi.com – Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Abrar Ali mengatakan, bahwa ke depan PT PLN (Persero) bukan hanya sebagai sebuah perusahaan listrik tetapi juga perusahaan energi, dan ini akan menjadi sebuah tantangan bagi semua insan PLN.
“Ini yang mendorong kami untuk menginisiasi kegiatan Penerangan Hukum bertajuk ‘Strategi Pengamanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pemulihan Aset di lingkungan PLN’ yang digelar Senin lalu. Sebenarnya ini menjadi kegiatan kedua setelah sebelumnya pada 2014 lalu pernah juga kami selenggarakan. Semoga kegiatan ini bisa menjadi even rutin kita,” kata Abrar saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis.
Lebih jauh ia mengatakan, kompleksitas pengelolaan PLN ke depan harus dibarengi dengan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) terhadap aspek-aspek pengelolaan pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan aset.
Ia memberi contoh ketika PLTA Kota Panjang dibangun di daerah Riau yang kemudian waduknya digunakan oleh masyarakat untuk berkeramba ikan. Bahkan selanjutnya menimbulkan objek wisata baru yang justru kepemilikan lahannya jadi tumpang tindih.
“Untuk itu menurut kami PLN butuh supervisi dari Kejaksaaan Agung agar kawan-kawan di lapangan lebih konfiden atau percaya diri untuk menjalankan tugas-tugas kedinasan,” tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Abrar juga menjelaskan kenapa SP PLN harus ada dan terlibat di sejumlah bagian di manajemen PLN yang menurutnya unsur SP PLN harus ada di sana.
“Terima kasih kami sampaikan kepada pak Dirut dan deretan manajemen yang telah memberi ruang gerak kepada kami untuk “menyentuh” bagian-bagian yang menurut hemat kami perlu ada unsur SP PLN di sana,” ujar Abrar.
Menurut dia, hal ini menjadi bagian dari kolaborasi untuk membangun PLN agar bisa menjadi perusahaan yang lebih gesit dan efektif, tapi tentu saja harus dibarengi dengan pengetahuan.
“Semoga nuansa ini tidak kami rasakan sendiri tapi juga dirasakan para direksi, seluruh anak perusahaan, afiliasi PLN, dan seluruh pegawai PLN mulai dari pusat sampai ke tingkat UP3 maupun sekotar-sektor. Mudah-mudahan kolaborasi antara Kejaksaan Agung dengan PLN ini membuat kita konfiden menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara,” pungkasnya.
Sementara Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Reda Manthovani mengapresiasi langkah PLN yang saat ini tidak hanya bertugas menghadirkan listrik yang andal, tetapi juga menjawab tantangan global dalam hal transisi energi.
“Kami mendukung penuh strategi transisi energi yang dijalankan oleh PLN. Kejaksaan akan mendampingi sejak perumusan kebijakan, perencanaan, hingga pengadaan. Kami juga siap membantu dalam pengamanan dan pemulihan aset negara, agar PLN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa hambatan hukum,” pspar Reda.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan pentingnya dukungan dari Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas-tugas besar PLN, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan.
“Kami berada di persimpangan jalan. Tugas PLN kini tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga berkontribusi dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca,” tambahnya.(SF)
