Jakarta, ruangenergi.com – Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) menggelar pertemuan bertajuk Forum Safety Panas Bumi pada Rabu, (12/2), dalam rangka memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan pemerintah kepada Badan Usaha Sektor Panas Bumi untuk terus meningkatkan kinerja K3 dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di lapangan.
Direktur Panas Bumi, Gigih Udi Atmo, menyampaikan bahwa kegiatan pengusahaan panas bumi merupakan kegiatan yang memiliki risiko, berteknologi tinggi, dan membutuhkan investasi yang besar, sehingga harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Kegiatan pengusahaan panas bumi juga harus mempertimbangkan aspek K3 sebagai pertimbangan pertama yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan, keselamatan peralatan, maupun keselamatan operasi. Untuk itu, pemerintah terus mendorong Badan Usaha Sektor Panas Bumi untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam kegiatan pengusahaan panas bumi di lapangan.
“Sesuai dengan tema bulan K3 tahun 2025 mengenai Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan SMK3, peningkatan kompetensi pekerja menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal EBTKE telah merumuskan sejumlah Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mendukung peningkatan kompetensi bagi pekerja di sektor panas bumi,” tutur Gigih dalam sambutan pembukaan Forum Safety Panas Bumi yang berlangsung di Auditorium Gedung Slamet Bratanata Direktorat Jenderal EBTKE.
Ia mengungkapkan beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah guna memitigasi risiko keselamatan dalam pengembangan panas bumi, antara lain penyusunan regulasi yang lengkap, penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI), penerapan sistem abatemen NaOH untuk menetralisir risiko gas H2S, serta pengawasan yang ketat oleh Inspektur Panas Bumi. Mempertimbangkan peningkatan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat memberikan kerugian yang besar bagi pekerja maupun perusahaan, Gigih mendorong Badan Usaha Sektor Panas Bumi untuk terus menerapkan SMK3 secara konsisten, antara lain dengan meningkatkan kompetensi para pekerja di lapangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai SOP.
“Dengan membangun budaya K3 yang baik, kami berharap dapat terwujud pengelolaan panas bumi yang aman, andal, dan ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, kami yakin dapat menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lapangan. Untuk 2025, kami berharap dapat terwujud zero accident dan zero fatality di sektor Panas Bumi,” tandasnya.
Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan komitmen zero accident tahun 2025 oleh perwakilan Badan Usaha Sektor Panas Bumi, dilanjutkan focus group discussion yang dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama mengangkat topik Pengelolaan Air, Tanah dan Udara untuk Pengembangan Panas Bumi yang Ramah Lingkungan, sementara sesi dua mengangkat topik Teknologi Slimhole Drillling untuk Mitigasi Risiko Eksplorasi Geothermal.
Pembahasan topik Pengelolaan Air, Tanah dan Udara untuk Pengembangan Panas Bumi yang Ramah Lingkungan guna menjawab isu terkait pengusahaan panas bumi dapat menyebabkan penurunan suplai air tanah. Salah satu pengembang panas bumi yang juga bertindak sebagai narasumber menyampaikan materi mengenai pengelolaan lingkungan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah dan memberikan pemahaman bahwa kehadiran panas bumi tidak memiliki dampak terhadap penurunan suplai air tanah.
Sesi kedua mengenai Teknologi Slimhole Drillling untuk Mitigasi Risiko Eksplorasi Geothermal, disampaikan peluang penurunan biaya eksplorasi dengan teknologi pengeboran slimhole. Pengeboran dengan slimhole secara signifikan dapat mengurangi biaya pengeboran terutama karena dapat mengurangi biaya mobilisasi, tidak membutuhkan lahan yang luas dan akses road yang besar, serta personil yang dibutuhkan lebih sedikit. Dalam paparan disampaikan pula bahwa saat ini telah berhasil dikembangkan slimhole yang diproduksi dalam negeri. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam pemenuhan dan peningkatan TKDN.
