Jakarta, ruangenergi.com – PT Pertamina (Persero) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung terkait dugaan pelanggaran dalam tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang oleh anak perusahaannya. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa perusahaan akan terus membantu dalam proses hukum dengan menyediakan data dan keterangan yang dibutuhkan guna memastikan penyelesaian kasus ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pertamina berkomitmen penuh terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan transparansi,” ujar Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers pada Senin, (03/03/2025).
Hasil Uji Kualitas BBM Sesuai Standar
Dalam kesempatan yang sama, Pertamina juga mengumumkan hasil uji kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Lemigas. Sebanyak 75 sampel BBM dengan berbagai tingkat Research Octane Number (RON) diuji, termasuk Pertalite (RON 90), Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), dan Pertamax Turbo (RON 98). Sampel diambil dari Terminal BBM Pertamina Plumpang serta 33 SPBU di Jabodetabek.
“Hasil uji menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Pertamina berencana untuk terus melakukan pengawasan kualitas BBM di seluruh SPBU guna menjamin mutu produk yang diterima oleh masyarakat.
Komitmen dalam Menyediakan Energi Jelang Idul Fitri
Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina menegaskan kesiapan dalam memastikan ketersediaan energi yang cukup bagi masyarakat, terutama untuk kebutuhan mudik.
“Kami akan terus berkomitmen dalam menjaga operasional agar masyarakat dapat menikmati momen Idul Fitri dengan lancar,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pertamina juga membuka jalur komunikasi langsung dengan menyediakan call center di 135 serta nomor khusus untuk menerima laporan terkait kualitas BBM dan praktik di lapangan.
Dampak Kasus Terhadap Impor Minyak
Menanggapi pertanyaan media mengenai dampak kasus hukum terhadap impor minyak mentah dan BBM, Pertamina mengakui bahwa sekitar 40% kebutuhan minyak mentah dan 42% kebutuhan produk BBM masih harus diimpor. Namun, perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola impor.
“Koordinasi dengan Kementerian ESDM terus dilakukan guna mengevaluasi dan memperbaiki proses yang ada, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan maupun keuangan negara,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan ketahanan energi nasional, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan agar minyak bagian pemerintah diolah di kilang dalam negeri. Dengan peningkatan kapasitas kilang, produksi BBM dalam negeri dapat ditingkatkan, mengurangi ketergantungan pada impor.
Mendorong Pengawasan Independen
Sebagai bentuk transparansi, Pertamina juga membuka kemungkinan untuk melibatkan lembaga independen dalam pengujian kualitas BBM. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang disediakan oleh Pertamina.
“Kami menyambut baik keterlibatan pihak ketiga dalam pengujian standar BBM agar semakin transparan. Kami juga mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan ini,” tuturnya.
Permintaan Maaf dan Komitmen Perbaikan
Di akhir konferensi pers, Direktur Utama Pertamina menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang telah terjadi. Ia menegaskan bahwa Pertamina akan terus melakukan evaluasi internal melalui tim Crisis Center yang telah dibentuk guna memperbaiki proses bisnis dan operasional.
“Kami akan berdiri di garis terdepan untuk memastikan Pertamina tetap menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Dengan dukungan seluruh masyarakat, kami berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan agar lebih baik lagi,” tutupnya.
Konferensi pers ditutup dengan harapan agar upaya perbaikan yang dilakukan Pertamina dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga.
