Semarang, Jawa Tengah, ruangenergi.com-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) bersepakat mempercepat optimalisasi potensi sumur minyak masyarakat dan sumur tua. Langkah ini menjadi tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas.
Kesepakatan itu disampaikan Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, seusai bertemu dengan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur, Kamis (11/9/2025).
“Optimalisasi ini bukan hanya mengaktifkan kembali sumur minyak masyarakat dan sumur tua, tetapi juga membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya dalam dukungan teknologi,” kata Taufan, dikutip dari website Pemprov Jawa Tengah.
Tahap pertama yang dilakukan adalah inventarisasi sumur. Setelah terdata, sumur akan didaftarkan ke Kementerian ESDM, sebelum ditunjuk pengelolanya di masing-masing kabupaten/kota. Pengelolaan dapat dilakukan oleh BUMD, KUD, maupun UMKM.
“Pengelolaan ini penting agar operasi sumur masyarakat bisa sesuai standar keselamatan dan persyaratan teknis,” jelas Taufan.
Ia menambahkan, lahirnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 juga untuk mencegah masyarakat melakukan pengeboran sumur baru secara ilegal. SKK Migas pun mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang sudah lebih dulu melarang pengeboran baru di wilayah Jateng.
Dukungan Pemprov Jateng, Ribuan Sumur Belum Tergarap
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan komitmen penuh mendukung percepatan optimalisasi. Ia meminta SKK Migas terus mengawal tim yang sudah dibentuk Pemprov Jateng.
“Ini bagus, tidak hanya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi juga memberi manfaat langsung ke masyarakat dan mendukung swasembada energi,” ujarnya.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng, Agus Sugiharto, mengungkapkan ada sekitar 5.300 sumur minyak masyarakat yang sudah terdata. Potensi terbesar berada di Blora, disusul Kendal, Batang, Boyolali, Sragen, Rembang, dan Jepara.
“Sumur-sumur itu akan kembali didata agar bisa dioptimalkan, baik dari aspek lingkungan, teknis, maupun keselamatan,” katanya.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jateng dan SKK Migas akan menggelar rapat teknis untuk membahas langkah operasional serta sosialisasi kepada masyarakat.
