Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kabar kelangkaan pasokan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Senin (15/9), Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya sudah memberikan tambahan kuota impor bagi badan usaha non-Pertamina.
“Jadi gini, saya kan sudah ngomong beberapa kali soal SPBU swasta. Kuota impor mereka sudah kita naikkan 110 persen dibandingkan tahun 2024. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan,” ujar Bahlil saat dicegat wartawan.
Sebagai contoh, Bahlil menyebut bila pada 2024 satu perusahaan mendapat kuota 1 juta kiloliter, maka tahun ini kuotanya ditambah 10 persen menjadi 1,1 juta kiloliter. “Artinya kuota itu sudah kita kasih. Kalau masih ada kekurangan, kami minta mereka kolaborasi dengan Pertamina,” tegasnya.
Menurut Bahlil, alasan kolaborasi itu jelas: distribusi BBM menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga negara tetap harus hadir untuk mengontrol. “Supaya apa? Supaya semuanya baik,” katanya.
Tanggapi Isu PHK di SPBU Swasta
Menjawab pertanyaan wartawan soal kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa operator SPBU asing seperti Shell, Bahlil mengatakan peluang kerja sama dengan Pertamina seharusnya bisa jadi solusi.
“Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kemarin saya juga sudah pimpin rapatnya Pertamina, dan Wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan cek lagi perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ini,” ujarnya.
Pemerintah, tambah Bahlil, kini tengah memantau langsung situasi di lapangan agar masyarakat tetap mendapatkan akses BBM tanpa hambatan. “Nanti kita lihat ya,” pungkasnya.
