ebt

METI: Calon Dirjen EBTKE Harus Jelas Visi Energi Terbarukan

Twitter
LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Jakarta,Ruangenergi.com-Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) berharap calon Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi ( Dirjen EBTKE) jelas visi energi terbarukan.

Tidak hanya itu saja,METI meminta pejabat Dirjen EBTKE yang akan mengisi kekosongan jabatan dirjen tersebut, dapat bermitra dengan para asosiasi di sektor Energi Terbarukan (ET).

surya darma

“Selama beberapa kali terakhir, Dirjen EBTKE telah memberikan kontribusi yang tepat untuk EBT. Selama ini METI juga selalu bekerjasama dgn Ditjen EBTKE baik pak Dirjen maupun para Direktur dan stafnya yang saling bahu membahu mendorong pengembangan Energi Terbarukan. Karena itu, harapannya tentu saja siapa saja Dirjen EBTKE haruslah yang jelas visi energi terbarukan dan dapat bermitra dengan para asosiasi disektor ET untuk kemajuan sektor yang dipimpinnya,” kata Ketua METI Surya Darma kepada ruangenergi.com (03/11/2020) di Jakarta.

Kendala EBT

Dalam catatan ruangenergi.com,Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mencatat bahwa satu kendala pengembangan energi terbarukan adalah adanya skema bisnis BOOT.

Skema build, operate, own, transfer (BOOT) atau penyerahan aset pembangkit listrik ke PLN di sektor pengadaan listrik EBT dirasakan sebagai kendala pengembangan bisnis EBT di sektor pembangkitan.

“Sebagaimana diketahui, untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengembangan energi terbarukan adalah pihak perbankan. Penggunaan skema BOOT menyebabkan tidak mendapat persetujuan dari Bank. Bankanility dari proyek tidak bisa dipenuhi dan karena itu upaya itu diusulkan untuk diubah. Itulah yg dilakukan pak Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Permen No.4 tahun 2020 sebagai amandemen terhadap Permen No.50 tahun 2017,” kata Ketua Umum METI Surya Darma ketika obrol santai dengan ruangenergi.com via whatsapp, Senin (28/9/2020) di Jakarta.

Menurut dia,skema bisnis boleh BOO dan boleh juga BOOT. Itu diserahkan pada negosiasi business to business antara developer dan PLN. Selama ini negosiasi tidak bisa dilakukan karena sudah diatur harus BOO.

METI mendorong skema BOO juga. Dan itu sudah dilakukan beberapa kajian bersama Mc Kinsey dan HHP. Memang jika BOOT tidak mungkin dapat loan dari Bank karena pengembang EBT harus project financing kecuali ada guarantee dari aset lain.