Timika, Papua, ruangenergi.com – Penolakan keras terhadap struktur organisasi Perusahaan Daerah (Perusda) Mimika mencuat dan menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Mimika. Aliansi Pemuda Kamoro (APK) secara tegas menyatakan tidak menerima struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini beredar luas di grup-grup WhatsApp.
Seperti dilaporkan Fadjar Sing, koresponden ruangenergi.com, Ketua Aliansi Pemuda Kamoro, Rafael Taorekeyau, menegaskan bahwa struktur tersebut telah melukai perasaan masyarakat asli Mimika, khususnya suku Kamoro dan Amungme sebagai pemilik hak kesulungan atas tanah dan sumber daya di wilayah ini.
“Kami orang pribumi sudah kasih hati, jangan ambil jantung lagi. Kalau itu diambil, sama saja membunuh kami secara perlahan-lahan,” tegas Rafael dalam pernyataannya.
Menurutnya, BUMD dibentuk untuk mengelola saham PT Freeport Indonesia yang secara khusus diberikan kepada masyarakat asli Amungme dan Kamoro. Karena itu, pengelolaannya seharusnya melibatkan dan dipimpin oleh orang asli Mimika, bukan pihak lain.
“Sudah jelas Perusda itu milik kami. Freeport kasih sekian persen saham untuk kami sebagai pemilik negeri ini, bukan untuk orang pendatang,” ujarnya.
Rafael juga menyesalkan tidak adanya pelibatan masyarakat adat dalam penyusunan struktur Perusda tersebut. Ia menilai hal itu sebagai bentuk pengabaian terhadap perjuangan masyarakat Kamoro dan Amungme, termasuk dukungan politik yang pernah mereka berikan pada Pilkada Mimika 2024 lalu.
“Kami mati-matian berjuang waktu Pilbup. Sekarang kami tidak dilibatkan sama sekali. Hapus struktur itu. Ini negeri kami,” katanya dengan nada kecewa.
Aliansi Pemuda Kamoro meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk segera menghentikan proses tersebut dan membatalkan struktur Perusda yang telah beredar. Mereka menegaskan bahwa Mimika adalah rumah bagi masyarakat adat, yang selama ini tidak pernah merampas hak siapa pun di luar wilayahnya.
“Kami minta dengan tegas, stop. Jangan bangun dinasti di negeri kami,” tutup Rafael.
Adapun struktur organisasi PT Mimika Abadi Sejahtera yang saat ini beredar adalah sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
- Komisaris: Maria Rettob
- Direktur Utama: Dr. Petrus Yomte, S.H., M.Si
- Direktur Keuangan & Operasional: Ir. Harry Joharsyah
- Sekretaris: Hugo Iwanggin
Bagian Administrasi & Operasional:
- Admin: Evita Taime
- Bendahara: Siti Tanra
- Koordinator Lapangan: Agus Hugo Kreey
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait penolakan tersebut.
