Jakarta, Ruangenergi.com – Anggota Komisi VII DPR-RI, Subarna, menanyakan kepada para KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) terkait para pekerja yang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR bersama Kepala SKK Migas.
Adapun para KKKS yang menghadiri RDP tersebut yakni, Pertamina Hulu Energi (PHE), Medco E&P Indonesia, BP Group, Chevron Pasific Indonesia, ExxonMobil Cepu, ConocoPhillips, dan lainnya.
Ia mengatakan, di medsos (media sosial) terkait tenaga kerja di sektor minyak dan gas bumi (Migas) menjadi pembahasan dan banyak yang mengatakan di dominasi oleh tenaga kerja luar atau asing.
“Saya ingin bertanya apakah tenaga kerja KKKS yang hadir di ruang sidang Komisi VII masih kebanyakan lokal. Jangan sampai di medsos ini benar adanya yang menggunakan tenaga kerja luar,” terangnya Ruang Siang Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, (27/05).
Dirinya berterima kasih kepada ConocoPhillips yang menggunakan tenaga kerja lokal lebih banyak ketimbang asing.
“Terus terang saja saya berterima kasih pada ConocoPhilips, ini hampir 90% tenaga kerjanya dalam negeri. Lalu, saya ingin menanyakan ke-6 KKKS apakah tenaga kerja sampai hari ini tenaga kerjanya lebih banyak lokal, karena terus terang saja, di medsos (media sosial) soal tenaga kerja menjadi pembicaraan,” bebernya.
Selain itu, terkait dengan produksi minyak yang dilakukan oleh 15 KKKS besar di Indonesia, ia juga menyampaikan terima kasih yang telah mencapai target bahkan melebihi target produksi year to date (YTD).
“Terima kasih untuk para KKKS yang sudah mencapai target produksi bahkan lebih. Dan yang kurang tentunya ada beberapa pertanyaan,” katanya.
Berkenaan dengan produksi minyak dan gas bumi di 2021, yang menurut produksi North American tight-oil diperkirakan turun sebesar 25%-32% dibandingkan proyeksi sebelum Pandemi Covid-19. Ia berpendapat bahwa Pandemi Covid-19 jangan dijadikan kambing hitam atas penurunan produksi migas.
“Walaupun bagaimana, Covid-19 ini menjadikan sebuah musibah, jadi jangan sampai musibah jadi berkah. Jangan sampai Covid-19 ini dijadikan kambing hitam persoalan seperti itu,” tandas Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.
