Nias, Sumatera Utara, ruangenergi.com-Angin segar berhembus bagi ribuan nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan akan mengoptimalkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Kompensasi agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pesisir.
Langkah ini diambil mengingat besarnya potensi perikanan di Nias Utara yang diprediksi mencapai 16.000 ton pada tahun 2025, dengan jumlah nelayan mencapai 3.300 orang. Sayangnya, infrastruktur penyalur BBM saat ini dirasa masih kurang memadai.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, bersama Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, turun langsung meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan penyalur BBM baru, Kamis (15/01/2026).
Saat ini, Nias Utara hanya memiliki 4 penyalur (1 SPBU dan 3 SPBU Kompak). Jarak antar SPBU pun cukup jauh. Wahyudi mengungkapkan fakta mengejutkan di lapangan.
“Yang terjauh adalah jarak penyalur BBM dari Kecamatan Lahewa ke Kecamatan Alasa, yaitu sejauh 52,5 KM,” ungkap Wahyudi, dikutip dari website BPHMIGAS.
Jarak yang jauh ini memaksa warga membeli BBM di pengecer dengan harga tinggi, yang tentu menggerus pendapatan nelayan.
Dari hasil tinjauan di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu, BPH Migas membawa kabar gembira. Lokasi tersebut dinyatakan cocok dan sudah masuk dalam rencana pembangunan BBM Satu Harga.
Menariknya, skema yang dipakai bukan sekadar SPBU khusus nelayan, melainkan SPBU yang lebih inklusif.
“Pembangunan penyalur BBM ini akan lebih optimal karena tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, hingga transportasi air. Jadi skala keekonomiannya masuk bagi investor, dan asas kebermanfaatannya lebih besar,” jelas Wahyudi.
Targetnya, penyalur BBM Satu Harga di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) ini sudah bisa beroperasi sebelum Desember 2026.
Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, menyambut antusias rencana ini. Ia berkomitmen Pemerintah Daerah akan mempermudah segala urusan perizinan.
“Harapannya, nelayan tidak lagi butuh waktu lama dan jauh untuk membeli BBM, sehingga kebutuhan melaut terpenuhi dan pendapatan mereka meningkat,” ujar Yusman.
Dukungan senada datang dari Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Sunardi. Ia mengonfirmasi bahwa mayoritas lokasi usulan sudah masuk radar perencanaan Pertamina.
“Bentuk fisiknya nanti disesuaikan. Kalau pasarnya besar kita buat SPBU reguler, kalau segmennya kecil kemungkinan dibuat modular,” terang Sunardi.
Selain membahas SPBU baru, BPH Migas juga memastikan ketahanan stok BBM di Kepulauan Nias aman. Dalam kunjungan ke Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli, diketahui stok Pertalite aman untuk 14,4 hari dan Biosolar untuk 8 hari per tanggal 15 Januari 2026.
“Stok sangat aman. Distribusi BBM sudah terukur day to day, jadi tidak ada keterlambatan suplai ke SPBU di sekitar Kepulauan Nias,” tambah Wahyudi.
Di akhir kunjungan, BPH Migas mengingatkan para nelayan untuk segera mengurus legalitas agar bisa menikmati BBM subsidi. Wahyudi mengimbau nelayan mengurus Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas.
“Dengan surat itu, nelayan dapat prioritas dan jaminan harga sesuai pemerintah. Jangan sampai beli mahal lagi di pengecer,” pungkasnya.
