Jakarta, Ruangenergi.com – Asosiasi Pengeboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) menyatakan untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam mencapai target yang ditentukan.
Wakil Humas Antar Lembaga APMI, Tito Loho, mengatakan, stakeholder perlu bersama mensukseskan program pemerintah, misalnya dalam industri migas pemerintah memiliki target produksi sebesar 1 juta barel per hari di tahun 2030 mendatang.
Kemudian disektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Pemerintah memiliki target sebesar 23% penggunaan EBT di tahun 2025 mendatang.
Tito menambahkan, salah satu kegiatan yang perlu fokus di kembangkan adalah eksplorasi atau pemboran baik untuk migas maupun panas bumi.
“Untuk itu, APMI terpanggil untuk ikut membantu kesuksesan program ini khususnya menciptakan ekosistem berkelanjutan di industri migas,” kata Tito secara virtual dalam seremoni penyerahan password akses APMI Rig Database 4.0, (16/02).
Ia menambahkan, dengan membuat suatu data base terkait perusahaan pemboran dan jasa pemboran, yang mana database ini selalu up to date dan bermanfaat. Selain itu, data base ini nantinya juga dapat dipakai sebagai acuan bagi para stakeholder untuk memilih perusahaan pemboran dan jasa pemboran yang betul-betul kapabilitas.
“Rig Database 4.0 yang dibuat oleh APMI ini untuk digunakan sebagai wadah informasi ketersediaan rig anggota APMI guna menunjang program sektor energi pemerintah (Migas dan EBTKE),” tuturnya.
Menurutnya, dari pertemuan yang dilakukan dengan stakeholder (Ditjen Migas dan SKK Migas). APMI diminta untuk melakukan kesiapkan kepada anggota APMI untuk mendukung pemboran (eskplorasi, workover dan well service) secara massif ke depan, yang dimulai dari 2021.
Lalu, ungkap Tito, pertemuan tersebut melahirkan permintaan dari SKK Migas langsung, yakni dengan mengirimkan surat kepada Ketua Umum APMI perihal terkait Permohonan Data Rig Onshore dan Offshore Perusahaan Anggota APMI.
“Kami sangat paham akan permintaan ini, karena SKK Migas rencananya akan melakukan pemboran sebanyak 600 sumur sepanjang 2021. Tentunya SKK Migas menginginkan agar kampanye pemboran ini dapat berlangsung dengan lancar, jangan sampai pemboran ini terhambat karena ketiadaan rig yang siap untuk dipakai,” papar Tito.
Selanjutnya, APMI menggalang anggota dengan tujuan menyiapkan sistem informasi berbasis Partisipatif sehingga memungkinkan input informasi secara benar dan update.
Ia menjelaskan, manfaat Rig Database 4.0 tersebut yakni bagi pemakai jasa pemboran memiliki informasi yang ter-update akan ketersediaan rig di Indonesia.
“Database tersebut lengkap, dari mulai tipe rig, tahun pembuatannya, lalu ketersediaan dan lokasi rig keberadaannya,” katanya.
Sementara, bagi perusahaan pemboran yakni memiliki peluang untuk dipakai (berkontrak) jasa pemborannya secara lebih luas.
Sukseskan Program Pemerintah
Sementara, Ketua Umum APMI, Wargono Soenarko, mengatakan, keberadaan Rig Database 4.0 tersebut nantinya akan membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan ekplorasi maupun eksploitasi untuk kebutuhan rig.
“Tugas kita bersama yakni kerjasama dengan stakeholder untuk menyukseskan program pemerintah baik di sektor Migas (1 juta barel di 2030) dan EBTKE (bauran EBT sebesar 23% di 2025),” jelas Wagono.
Ia menambahkan, jangan sampai target pemerintah mundur dari rencana yang telah dipersiapkan hanya karena permasalahan tidak adanya ketersediaan rig di Indonesia.
Terkait investasi disektor migas yang berlokasi di laut dalam atau lepas pantai, Wargono meminta pemerintah sebaiknya kembali mempertimbangkan investasi yang dilakukan di laut dalam.
Karena dirinya sudah memprediksikan bahwa di tahun 2025 perusahaan migas tidak akan mencari minyak yang susah seperti di laut dalam yang membutuhkan biaya yang sangat mahal.
“Sebaiknya kita merencanakan sesuatu berdasarkan kenyataan bahwa energi fosil perannya akan turun, mau tidak mau itu. Menurut saya di tahun 2025, dan disitulah kita mem-balance jangan sampai nanti banyak proyek dan hanya menjadi besi tua di Indonesia,” paparnya.
Apresiasi Database Rig 4.0 Pemboran
Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal EBTKE, Harris Yahya, memberikan apresiasi kepada APMI dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan targetnya, dengan adanya Database Rig Pemboran 4.0 diharapkan menjadi satu opsi yang akan digunakan oleh Pemerintah dalam mencapai target.
Ia mengemukakan, beberapa waktu lalu dirinya menemani Direktur Jenderal EBTKE (Dadan Kusdiana) yang melakukan peninjauan langsung ke salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang berlokasi di Sumatera Utara untuk melihat aktivitas pemboran.
“Beberapa waktu lalu saya menemani Pak Dirjen EBTKE melakukan peninjanuan ke PLTP Sorik Marapai terkait pengeboran sumur. Disana saya melakukan interaksi bahwa alat-alat pengeboran yang ada umurnya sudah tidak muda lagi, akan tetapi dari sisi fungsi masih bisa berfungsi dengan baik,” katanya.
Ia berharap dengan adanya Database 4.0 ini dapat memudahkan dan saling bertukar informasi dan juga ini menjadi satu wadah bagi perusahaan dan jasa pemboran baik di sektor Migas dan Panas bumi.
“Kami sangat mendung, di sektor panas bumi. Mungkin nanti teman-teman di migas akan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun grand strategi energi didalamnya mungin dapat menjadi reference untuk melakukan revisi terhadap Rencana Umum Energi Nasional (RUEN),” tukasnya.
