Jakarta, Ruangenergi.com – Banyak yang tidak memahami betapa tidak mudah menjalankan program BBM Satu Harga, kiranya hal tersebut yang disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dalam acara “Malam Puncak Penghargaan BPH Migas 2020 & Penyerahan Sertifikat ISO 37001“, Selasa malam (08/12).
Selain itu, mantan Panglima TNI tersebut juga mengapresiasi peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam mewujudkan program BBM Satu Harga.
Pasalnya, sebagaimana amanah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan BBM satu harga adalah keharusan, hal tersebut guna mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Presiden dengan tegas memerintahkan BBM dengan harga yang sama harus dinikmati oleh siapapun,” kata Moeldoko.
“Bayangkan minyak dari Surabaya, Balikpapan, dibawa ke Indonesia Timur (katakan Papua) turun dengan truk sebagian ke sungai, naik perahu, ada yang dibawa ke airport, naik darat lagi baru ke user. Betapa sulitnya menuju ke BBM Satu Harga,” tutur Moeldoko, menggambarkan perjuangan menyeragamkan harga BBM hingga ke pelosok negeri.
Ia mengibaratkan, perjuangan panjang menuju BBM satu harga dengan sepiring nasi yang ada di meja untuk disantap.
“Sama dengan makan nasi yang ada di depan kita. Kita tidak paham proses panjang menciptakan nasi. Petani bertanam harus menghadapi air hujan, kekeringan, hama begitu dipanen, situasi begitu lagi, hujan, rusak, ada proses pengeringan jadilah beras,” ungkapnya.
“Posesnya panjang tapi sebagian dari kita tidak memahaminya maka hanya salahkan orang lain, tidak melihat prosesnya. Marilah hormati suatu kebijakan tidak mudah dijalankan,” sambung Moeldoko.
Dirinya sangat mengapresiasi karena BPH Migas juga menerima sertifikat 37001 dalam hal sistem manajemen anti penyuapan. Tentunya ini merupakan suatu langkah baik dan harus dipertahankan.
“Ini upaya yang baik. Prinsip-prinsip akuntabilitas, prinsip-prinsip keterbukaan harus bisa dijalankan dengan sebaiknya,” beber Moeldoko.
Lebih lanjut, ia menegaskan, sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi bahwa dalam mengelola dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
“Presiden menekankan jangan main-main mengelola APBN. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggung jawabkan,” tutup Moeldoko.
