Jakarta, ruangenergi.com – Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, termasuk volatilitas harga minyak, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi yang pesat, Indonesia harus terus berinovasi dan memperkuat kapasitas nasional di sektor ini.
Salah satu kunci keberhasilan adalah pengelolaan rantai pasokan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen rantai pasokan dalam industri minyak dan gas hulu, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi, sangat penting. Keberhasilan Indonesia dalam mengelola rantai pasokan ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global.
Pentingnya pembangunan kapasitas nasional untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi industri lokal terlihat dari program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah.
Berbagai manfaat TKDN antara lain memperkuat kemampuan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ini termasuk di industri hulu migas, salah satunya melalui penggunaan produk Oil Country Tubular Goods (OCTG) dalam negeri dalam kegiatan usaha hulu migas.
“Terkait dengan implementasi penggunaan OCTG dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas, kami berharap masukan-masukan yang diterima bersifat konstruktif dan dapat menjadi panduan bagi kami, para pemangku kepentingan kegiatan usaha migas. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga diharapkan memiliki panduan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas, terutama terkait penggunaan OCTG,” jelas Heru Windiarto, Koordinator Pokja Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas, di hadapan para pemangku kepentingan migas seperti Kementerian Perindustrian, perwakilan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, serta asosiasi dan produsen dalam negeri, dikutip dari portal migas.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penggunaan Oil Country Tubular Goods (OCTG) dalam negeri untuk mendorong pembangunan kapasitas nasional melalui partisipasi dan kontribusi industri lokal, khususnya di sektor hulu migas.
Oil Country Tubular Goods (OCTG) adalah istilah yang mengacu pada berbagai jenis pipa baja yang digunakan dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas. OCTG mencakup tiga jenis utama pipa yang digunakan dalam proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi:
Casing: Pipa yang digunakan untuk melapisi lubang bor (wellbore) setelah pengeboran untuk mencegah runtuhnya formasi tanah dan melindungi lubang bor dari cairan dan gas yang tidak diinginkan. Casing juga membantu menjaga stabilitas lubang bor.
Tubing: Pipa yang digunakan untuk mengalirkan minyak atau gas dari sumur ke permukaan setelah pengeboran selesai dan sumur sudah diproduksi. Tubing memungkinkan aliran fluida yang efisien dari reservoir ke fasilitas permukaan.
Drill Pipe: Pipa yang digunakan selama proses pengeboran untuk menghubungkan alat pengebor ke permukaan dan mentransmisikan tenaga mekanis untuk melakukan pengeboran.
OCTG dirancang untuk menghadapi kondisi ekstrem, seperti tekanan tinggi, suhu tinggi, dan korosi, yang sering ditemui dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kualitas dan spesifikasi OCTG sangat penting untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan operasional di industri hulu migas.
Dalam FGD tersebut, sejumlah narasumber turut hadir, antara lain Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kemenperin, Dr. Ir. Heru Kustanto, M.Si., Ketua Tim Industri Logam Hilir, Direktorat Industri Logam Kemenperin, Muhammad Hendria, dan perwakilan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Maria.
Mengawali sambutannya pada Jumat (27/09), Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Mirza Mahendra, yang diwakili oleh Heru Windiarto, Koordinator Pokja Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas, menyampaikan bahwa industri minyak dan gas hulu merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional. Perannya tidak hanya menjadi sumber energi vital bagi pertumbuhan industri, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, keberlanjutan dan daya saing industri ini menjadi hal yang sangat penting.
Melalui FGD tersebut, pihaknya berharap semua pihak dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam manajemen rantai pasokan serta pembangunan kapasitas nasional.
Menurut Heru, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi sangat penting untuk menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
“Kegiatan hulu migas, di mana migas merupakan sumber yang tidak dapat diperbarui, suatu saat akan habis. Namun, kegiatan penunjangnya atau multiplier effect-nya diharapkan tetap ada dan terus mendukung pergerakan perekonomian nasional,” ungkap Heru.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin, Ir. Ignatius Warsito, M.B.A., menyampaikan bahwa perjalanan kebijakan TKDN memiliki dinamika yang sangat tinggi, khususnya terkait OCTG.
Oleh karena itu, pihaknya bersama Direktorat Jenderal Migas, khususnya Direktorat Pembinaan Program Migas, berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait.
“Diskusi dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam FGD ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau pemikiran strategis yang nantinya dapat diusulkan menjadi kebijakan regulasi yang ada saat ini,” tutur Ignatius.
Ignatius berharap bahwa suatu saat Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri sebagai produsen OCTG. Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam perencanaan peta jalan, khususnya terkait industri OCTG, tidaklah mudah karena dinamikanya sangat tinggi.
“Dinamikanya sangat tinggi dalam 10 tahun terakhir. Apalagi selama 2 tahun kita terhambat oleh pandemi Covid-19, namun di sisi lain, hal tersebut menjadi kesempatan untuk menyusun peta kerja positif dalam negeri. Ini menjadi dasar bagi kami untuk memberikan masukan terkait perhitungan TKDN secara positif,” jelasnya.
Dengan adanya FGD ini, pihaknya berharap para peserta, baik dari perwakilan pemerintah maupun asosiasi dan produsen dalam negeri, dapat bersinergi dan mendorong penggunaan OCTG dalam negeri dalam kegiatan usaha hulu migas.
“Saya harap FGD ini menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, karena semua pemangku kepentingan hadir, dan pemerintah siap membantu mengawal agar data permasalahan di lapangan dapat menjadi solusi bersama,” pungkas Ignatius.
