Jakarta, ruangenergi.com- Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Bahlil Lahadalia, diketuai oleh Nanang Abdul Manaf, memiliki 7 (tujuh) Kelompok Kerja (POKJA).
Informasi yang diterima ruangenergi.com, Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM, Sekjen ESDM, Dirjen Migas, Kepala Badan Geologi ESDM, dan Kepala SKK Migas bertindak sebagai Pengarah Satgas Lifting Migas. Sebagai Wakil Ketua Satgas ditunjuk Direktur Pembinaan Kegiatan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto dan Sekretaris Satgas ditunjuk Sekretaris SKK Migas Luky Yusgiantoro.
Adapun 7 Pokja itu meliputi:
- Pokja Optimalisasi Proyek Hulu Migas;
- Pokja Reaktivasi Lapangan Idle dan Undeveloped Discovery;
- Pokja Reaktivasi Sumur Idle;
- Pokja EOR;
- Pokja Eksplorasi;
- Pokja Percepatan Perizinan; dan
- Pokja Dukungan Kebijakan.
Pokja Optimalisasi Proyek Hulu bertugas antara lain mengawal proyek hulu eksisting seperti West Kedung Keris, Rokan, BUIC, UCC Tangguh, Lapangan Hidayah dan lain-lain.
Pokja Reaktivasi Lapangan/Struktur Idle bertugas antara lain mengawal 203 lapangan idle, 74 PoD Stranded dan 301 undevelop discovery.
Pokja Reaktivasi Sumur Idle bertugas antara lain mengawal 4500 sumur idle, termasuk 2500 sumur untuk dikerjasamakan dengan mitra.
Pokja EOR bertugas antara lain untuk Proyek EOR Rokan,kerjasama Petrochina-Pertamina di Blok Rokan, kerjasama Sinopec-Pertamina di 5 lapangan dan lain-lain.
Pokja Eksplorasi bertugas antara lain untuk lelang blok migas baru 2024, menyiapkan lebih dari 60 tabungan blok migas untuk
dilelang, joint study eksplorasi, optimalisasi anggaran untuk eksplorasi, dan lain-lain.
Pokja Percepatan perizinan antara lain bertugas mengawal koordinasi perizinan KLHK, KKP, BPN, Kementerian Pertanian, Pemda dan lain-lain.
Pokja Dukungan Kebijakan (termasuk tim monev) bertugas antara lain membahas rancangan Kepmen Kerja sama lapangan/sumur idle/ rancangan Kepmen insentif EOR, Insentif GS to Cost Recovery Blok Rokan, blok OSES dan lain-lain.
Adapun issue urgent yang perlu segera diselesaikan Satgas Lifting Migas ini antara lain; rekomendasi ekspor minyak tahun 2025, persetujuan Kementerian Pertanian terkait LP2B, persetujuan pengalihan dan amandemen PSC Blok Rokan.
Menariknya, dalam dokumen yang didapat ruangenergi.com, Satgas Lifting Migas ini berupaya keras memastikan tambahan produksi lapangan baru, antara lain:
- BUIC milik ExxonMobil dengan target produksi 42 ribu bpd dan onstream di 2024-2025;
- Forel milik MedcoEnergi dengan target produksi 10 ribu bpd dan onstream Q42024;
- Ande-Ande Lumut milik Prima Energy dengan target produksi 20 ribu bpd dan onstream 2028;
- Singa Laut Kuda Laut milik Harbour Energy dengan target produksi 20 ribu bpd dan onstream 2026;
- Hidayah milik Petronas Indonesia dengan target produksi 25 ribu bpd dan onstream 2027 atau 2026;
- OOXX milik PHE dengan target produksi 3 ribu bpd dan onstream 2026;
- Geng North milik ENI dengan target produksi 37 ribu bpd dan onstream 2027;
- IDD milik ENI dengan target produksi 4900 bpd dan onstream 2027.
Satgas Lifting Migas juga bertugas mengawal target produksi minyak 2025 dari blok:
- Rokan milik Pertamina dengan target produksi sebesar 165 ribu bpd di tahun 2025;
- Cepu milik ExxonMobil Cepu dengan target produksi sebesar 136.500 bpd di tahun 2025;
- PEP Raya milik Pertamina dengan target produksi 71.500 bpd di tahun 2025;
- ONWJ milik Pertamina dengan target produksi 26.454 bpd di tahun 2025;
- Mahakam milik Pertamina dengan target produksi 22 ribu bpd di tahun 2025;
- OSES milik Pertamina dengan target produksi 21.525 bpd di tahun 2025;
- Jabung milik PetroChina dengan target produksi 14.500 bpd di tahun 2025;
- Sanga-Sanga milik Pertamina dengan target produksi 12 ribu bpd di tahun 2025;
- Natuna milik Medco dengan target produksi 19.737 bpd di tahun 2025;
- Lainnya dengan target produksi 115.784 bpd di tahun 2025.