Jakarta, Ruangenergi.com – Tanda keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan potensi energi yang ada di wilayah timur Indonesia tepatnya di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat ini, menggelar acara Bintuni Energy Forum 2020.
Pasalnya, acara tersebut merupakan kali pertamanya Pemkab Teluk Bintuni, yang dibalut secara virtual, guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
Acar tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif; Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Nurul Ichwan.
Selain itu, Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno; Pengamat Energi dan Lingkungan INDEF, Ariyo DP Irhamna; CEO & Founder EcoNusa Foundation, Bustar Miatar, yang akan menjadi narasumber dalam penyelenggaraan Bintuni Energy Forum 2020.
Dalam sambutannya, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, M.T. mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni sangat terbuka atas masukan untuk pembangunan daerah bagi kemakmuran rakyat.
“Kami ingin mendapatkan input dan advice dari pemerintah, pimpinan lembaga, dan para pakar, agar kekayaan alam yang kami punya dapat disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi, Kawasan Industri Terpadu di Bintuni diproyeksikan dapat menyerap investasi hingga Rp 300 triliun,” jelas Petrus, secara virtual, (28/12).
Sementara, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa, Pemerintah Pusat sangat mendukung Pemkab Bintuni, dalam meningkatkan iklim investasi di wilayah timur Indonesia.
Airlangga, menambahkan, karena letaknya di timur Indonesia, Bintuni sangat kaya akan potensi minyak dan gas bumi, serta batubara. Akan tetapi, potensi sumber daya energi yang terkandung dalam Bintuni belum termanfaatkan secara maksimal.
“Sejak 2009, pemerintah telah tunjukkan keseriusan untuk membangun Bintuni, yaitu menetapkan Bintuni sebagai Kawasan Industri Prioritas,” katanya.
Kemudian, lanjut Airlangga, Bintuni juga masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 sebagai daerah tempat Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Pemerintah telah menandatangani perjanjian untuk memfasilitasi proyek Kawasan Industri Terpadu di Bintuni, dengan rencana awal luas wilayah 2.000 hektar,” beber Airlangga.
Dorong Pelaksanaan PSN di Bintuni
Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Arifin Tasrif menerangkan, Pemerintah Pusat juga terus mendorong pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah Bintuni.
Terlebih lagi, kata Arifin, potensi energi di Bintuni selaras dengan misi pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu andalan untuk pemasukan negara.
Pihaknya mencatat hingga tahun 2020, porsi migas dalam pendapatan negara mengahasilkan sebesar 64%.
Kemudian, Bintuni selain dijadikan Kawasan Industri Terpadu, Kementerian ESDM juga menyiapkan rencana lain guna menjemput peluang produk turunan gas alam, yakni bahan bahu industri petrokimia.
“Kami telah menugaskan Pupuk Indonesia untuk bisa melaksanakan pembangunan pabrik pupuk terbesar di Indonesia yang nantinya bertempat di Bintuni. Saat ini sudah dilakukan persiapan. Pabrik ini akan memanfaatkan potensi gas di Bintuni,” terang Arifin.
Minimnya Ketersediaan Listrik
Salah satu topik pembahasan dalam Bintuni Energy Forum 2020 yakni ketersediaan listrik untuk masyarakat maupun proyek yang merupakan wujud investasi pihak swasta di Bintuni.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menjelaskan bahwa wilayah Bintuni belum sepenuhnya teraliri listrik. Meski, melimpahnya sumber daya energi yang terkandung dalam wilayah Bintuni.
Minimnya infrastruktur menjadi penyebab utama minimnya ketersediaan listrik di wilayah tersebut.
Namun demikian, masalah elektrifikasi di wilayah Bintuni ditanggapi langsung oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichsan.
Ia mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan iklim investasi terlebih di sektor ketenagalistrikan. Menurutnya, dalam membangun sektor ketenagalistrikan harus berjalan beriringan dengan fasilitas pendukung yang memadai.
“Listrik ibaratnya adalah darah untuk menggerakkan investasi. Komunikasi yang baik dengan PLN (PT PLN) wajib dibangun oleh pemerintah daerah,” jelas Nurul.
Senada dengan Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM, CEO EcoNusa Foundation Bustar Maitar, menambahkan, sangat ironis memang jika listrik masih belum stabil di Bintuni. Padahal Bintuni merupakan salah satu daerah yang menyimpan energi cukup besar di dalamnya, akan tetapi kembali lagi keterbatasan infrastruktur menjadi hal yang sangat diperhatikan.
“Listrik masih mati nyala. Padahal Bintuni salah satu penghasil migas terbesar. Saat zaman Belanda sekalipun, Bintuni sudah jadi Kawasan ekstraktif penting bagi Belanda,” katanya.
Menanggapi terdapat kandungan potensi migas dalam jumlah besar di dalam Bintuni, Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno, menerangkan, Pemkab Bintuni tidak perlu ragu dalam memberikan instrumen formal, misalnya mewajibkan investor untuk menyediakan listrik.
Sementara, Ekonom INDEF, Ariyo Irhamna, mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bintuni dapat meminta bantuan dari sektor swasta dalam menyediakan elektrifikasi di wilayah tersebut.
“Itu adalah hal lumrah. Di negara-negara asing, pemerintah lokal bisa meminta bantuan swasta untuk membangunkan listrik,” katanya.
Pria lulusan University of Birmingham tersebut menambahkan, meski demikian jangan lupakan adat yang berlaku di masyarakat.
Menurutnya, aspek kelestarian lingkungan juga harus diperhatikan, sebab wilayah Bintuni masih sangat hijau, oksigennya masih terjaga dengan baik dan jauh dari kata bising dan polusi udara seperti di kota-kota besar seperti di Jakarta dan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bintuni, Petrus Kasihiw, mengungkapkan, aspek terhadap lingkungan juga harus diperhatikan dalam membangun Bintuni.
“Kami ingin bahasan lingkungan juga mengemuka. Karena bagaimanapun, kelestarian lingkungan sangat mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Petrus.
