Pontianak, Kalimantan Barat, ruangenergi.com- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Kalimantan Barat berdiskusi untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi untuk ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi angkutan barang.
Dalam pertemuan yang dilakukan oleh BPH Migas yang diwakili oleh Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi dan ORGANDA Kalimantan Barat diwakili Sekretaris ORGANDA Matruji yang bertemu dengan BPH Migas, Jumat (27/06/2025), di Pontianak, Kalimantan Barat.
“Hasil pertemuan, kami merasa sangat terbantu sekali, karena paling tidak ada titik awal untuk mencarikan solusi dari persoalan yang dihadapi, untuk angkutan barang.Kami juga berharap ini tidak hanya selesai disini, tapi betul-betul ada langkah konkret, paling tidak di Kalbar ini selalu kondusif, dan penyaluran BBM lebih tepat sasaran, dan untuk pengiriman sembako ke daerah itu lebih terarah lagi dan sesuai waktu,”kata Matruji.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menjelaskan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Ketua ORGANDA Kalbar untuk permasalahan pengisian BBM Solar, dan BPH Migas sudah pasti membantunya.
“Kami juga koordinasi dengan Ketua Organda Kalbar Pontianak, untuk permasalahan tentang pengisian BBM Solar khususnya untuk anggota Organda Kalbar, yang selama ini sudah kita bantu dan ada peningkatan kebutuhan, nah ini kita akan koordinasikan lebih lanjut tentunya dengan BUP Pertamina, untuk daerah-daerah penyangga sebelum ke Pontianak. Jadi tadi diskusi meliputi daerah penyangga di Sintang, Sikadau, sama Putusibau, begitu juga ke arah Sambas dan Ketapang,”ungkap Halim bercerita hasil pertemuan BPH Migas dengan ORGANDA Kalbar.
BPH Migas, lanjut Halim, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah Kalbar, Organda, dan semua anggotanya.
“Bahwa kami dari BPH Migas ingin memastikan bahwa BBM Subsidi yang kami alokasikan untuk konspeng (konsumen pengguna), itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume.Segala aturan akan kami beritahukan kepada rekan-rekan organda, bahwa ini tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh dijualbelikan. Artinya konsumsi untuk kepentingan transportasi yang mereka jalankan, untuk membawa brang ataupun membawa penumpang.Jadi ada ketentuan-ketentuan juga yang harus pahami, dan diikuti juga, bahwa ini BBM subsidi adalah anggaran negara yang harus dipastikan tepat sasaran dan tepat guna.Dan alhamdulillah Organda Kalbar sudah menyampaikan bahwa kegiatan kita yang kita jalankan 2 (dua) tahun yang lalu, sudah mulai terasa, dan itu terjadi saat ini ada peningkatan volume pengangkutan baik pengangkutan barang maupun penumpang, ke daerah-daerah yang tadi, Kuching, kemudian ke Sambas ataupun Ketapang ke IKN,”pungkas Halim.
