Jakarta, Ruangenergi.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjaga pasokan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) selama Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H dalam kondisi aman.
“Dalam upaya memastikan distribusi BBM terkait Ramadhan dan Idul Fitri, BPH Migas senantiasa berkoordinasi dengan PT Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Kilang Pertamina Internasional agar distribusi dan stok BBM terjaga,” kata Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis (21/3).
Menurut Yapit, BPH Migas juga senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Polri, dan PT Jasa Marga mengenai adanya potensi lonjakan mobilisasi masyarakat saat mudik dan arus balik Lebaran.
“Untuk ketahanan stok BBM masih dalam kisaran aman. Kalau bicara produk yang paling banyak diminati masyarakat, yaitu Pertalite dan Solar, stoknya di atas 18 hari coverage days. Ini masih aman,” ungkapnya.
Lebih jauh Yapit mengungkapkan, rencana pembentukan Posko Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Satgas direncanakan dimulai 3 April 2024 hingga 19 April 2024.
“Kita akan memantau ketersediaan dan distribusi BBM, LPG, gas bumi, kelistrikan, dan juga kebencanaan geologi,” ucapnya.
Anggota Komite BPH Migas lainnya Eman Salman Arief juga menyampaikan pentingnya aspek lingkungan, keselamatan, dan keamanan dalam kegiatan operasional di terminal BBM.
“Beberapa terminal BBM berhimpitan dengan aktivitas masyarakat. Eforia Lebaran perlu diantisipasi keamanannya di sekitar terminal BBM,” jelasnya.
Eman juga mengingatkan badan usaha penugasan senantiasa memperhatikan kesehatan pegawai yang bertugas.
“Kondisi fisik pegawai yang mendistribusikan BBM mesti terjaga dengan baik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar,” harapnya.
Sementara, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra memaparkan dukungan yang dibutuhkan seperti koordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk pengamanan integrated terminal/fuel terminal sebagai obyek vital nasional.
Selain itu, koordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan dan pengawalan BBM dan LPG, serta koordinasi dengan pemerintah daerah/instansi terkait untuk penanganan awal apabila terjadi bencana.
“Diperlukan fasilitas jalan dan jembatan yang baik untuk kelancaran penyaluran BBM dan LPG sampai ke wilayah remote,” sebut Mars Ega.(SF)
