Kendari, Sulawesi Tenggara, ruangenergi.com- Bph Migas mengatakan pengoperasian kapal oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PELNI membutuhkan dukungan dari semua pihak, salah satunya BPH Migas, dengan membantu mendistribusikan BBM subsidi.
BBM (subsidi) ini akan berkolerasi dengan harga tiket penumpang, yang dirasa sangat ekonomis bagi masyarakat.
Ketersediaan energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu faktor pendorong mobilitas masyarakat dan penggerak roda perekonomian sebuah wilayah. Pemanfaatan BBM Subsidi bagi transportasi khusus kapal di wilayah kepulauan seperti pada Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mobilisasi masyarakat dan meningkatkan konektivitas antar pulau.
“Pengoperasian kapal oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PELNI membutuhkan dukungan dari semua pihak, salah satunya BPH Migas, dengan membantu mendistribusikan BBM subsidi. BBM (subsidi) ini akan berkolerasi dengan harga tiket penumpang, yang dirasa sangat ekonomis bagi masyarakat,” ujar Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra, Jumat (23/5/2025), di Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip dari website Bph Migas.
Yapit menambahkan, Kapal Penumpang Jetliner yang dioperasikan PT PELNI menjadi salah satu sarana transportasi yang diminati oleh masyarakat.
“Kapal Jetliner adalah satu dari 25 Kapal Penumpang yang dimiliki dan dioperasikan oleh PELNI dan menjadi idola masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang akan mengunjungi kawasan kepulauan,” ungkapnya.
BPH Migas, lanjut Yapit, juga berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Penugasan bidang BBM untuk memastikan agar penyediaan dan penyaluran BBM subsidi terjaga dengan baik.
“Semoga koordinasi BPH Migas dengan PELNI, serta Pertamina sebagai Badan Usaha Penugasan yang mengirimkan BBM senantiasa terkonsolidasi dengan baik dan semoga bisa terus melayani masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Supervisor BBM PELNI Radityo Dimas mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga pemanfaatan BBM subsidi bagi transportasi khusus kapal berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
“Demi pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, kami bersama BPH Migas terus memantau realisasi kuota BBM subsidi untuk transus (Transportasi Khusus) kapal agar sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, ia menerangkan proses penyaluran BBM subsidi bagi kapal-kapal yang mengisi di pelabuhan diawasi secara ketat, baik secara internal maupun eksternal. “Kami menggandeng Surveyor Indonesia sebagai pihak independen untuk mengawasi pemeriksaan setiap penyaluran BBM,” tambahnya.
Pemantauan SPBU Nelayan di Bombana
Sehari sebelumnya atau Kamis (22/5/2025), Yapit juga melakukan pemantauan ketersediaan serta distribusi BBM bagi nelayan di wilayah Bombana, Sulawesi Tenggara. Ia menjelaskan bahwa penyaluran BBM kepada nelayan melalui Surat Rekomendasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi ada.
“Kami melihat salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Bombana berjalan dengan baik dalam mendistribusikan BBM, kapal-kapal terlayani, dan Surat Rekomendasi sebagaimana peraturan BPH Migas sudah menggunakan format dan pengisian yang baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yapit mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengimplementasikan penyaluran BBM sesuai dengan regulasi, utamanya bagi konsumen pengguna nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 gross tonnage (GT).
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bombana, telah menerapkan peraturan yang dikeluarkan BPH Migas. Semoga pengisian kapal-kapal nelayan di bawah 30 GT di SPBUN ini, berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan pemantauan ini turut didampingi oleh Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Sulawesi Tenggara Ferdi Fajrian.
