Sumba Barat, Ruangenergi.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fansrullah Asa, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam Kunkernya, Kepala BPH Migas sekaligus penyampaian SK kuota BBM JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) Tahun 2021 di Kantor Bupati Sumba Barat, dan bertemu langsung dengan Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole.
Hadir dalam kunker tersebut yakni, Koordinator Pengaturan BPH Migas Ketut Gede Aryawan, PJ Sekda Sumba Barat Drs. Daniel B. Pabala, juga SKPD lainnya, SAM Pertamina Retail NTT Ahmad Tohir dan SBM Rayon IV NTT M. Angga Dexora.
Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole, menyampaikan bahwa informasi yang sampai ke masyarakat Premium akan segera dihapus, sehingga menyebabkan antrian yang sangat panjang.
Ia menyebut, kondisi ekonomi di Sumba juga cukup memprihatinkan terlebih terkait Pandemi Covid-19. Di mana bantuan sosial dari pemerintah menjadi sangat berarti bagi masyarakat.
“Supply BBM, terlebih Premium, dalam waktu singkat akan habis untuk memenuhi kebutuhan mereka yang antri. Saat ini, imbuhnya, banyak juga pengusaha yang nakal, banyak yang ikut menggunakan solar subsidi,” katanya, (15/01).
Menurutnya, jika menggunakan gas, kekhawatiran masyarakat tinggi, karena kebanyakan rumah yang terbuat dari ilalang yang menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran.
“Kami sudah memberikan rekomendasi untuk pendirian SPBU BBM 1 Harga, mudah-mudahan bulan Maret nanti bisa diresmikan,” paparnya.
Dikatakan olehnya, bagian Selatan ada juga nelayan setempat untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi perahu-perahu.
“Saat ini masih banyak eceran dengan botol-botol yang dijual secara ilegal, tetapi inilah kondisi dimana mereka juga mendapatkan rejeki dari situ untuk sementara ini,” imbuhnya.
Sementara, menanggapi hal tersebut, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, mengatakan bahwa BPH Migas adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI menjadi tanggung jawab negara.
Ifan sapaan akrabnya menambahkan, termasuk BBM 1 Harga jika mau dibentuk disini agar segera diajukan.
Ia mengungkapkan, Kuota JBT Sumba Barat tahun ini dinaikkan menjadi 67 %, minyak tanah dan premium juga dinaikkan kuotanya. Perihal rencana penghapusan premium, itu baru wacana, itupun di Jamali, untuk Indonesia Timur termasuk NTT tidak.
“Jadi jika ada kekurangan, jangan segan untuk mengajukan tambahan, karena BPH Migas 3 bulan sekali evaluasi. JBT solar 8.795 KL, JBKP 7. 791 KL, minyak tanah 2.409 KL,” tutur Ifan.
“Jika ada masyarakat yang mampu dan berminat untuk mendirikan SPBU BBM 1 Harga ataupun reguler, demikian juga Sub Penyalur, tolong dibantu. Untuk meminimalkan keberadaan Pertamini yang ilegal, meskipun saat ini bermanfaat. Sub Penyalur resmi memiliki harga yang sama, tetapi yang membedakan ialah biaya angkut ditetapkan Bupati, dan konsumen tertutup didaftar secara resmi,” sambungnya.
Ia menjelaskan, Pertamini yang ada bisa dirangkul untuk bersama mendirikan Sub Penyalur, jarak dari SPBU minimal 10 km, sesama Sub Penyalur jaraknya 5 km. List konsumen bisa kelompok pertanian tertentu, untuk hand traktor, untuk nelayan bisa SPBN tetapi bisa juga Sub Penyalur, sesuai kondisi.
Ada juga Pertashop, cuma untuk disini, karena menjual pertamax apakah konsumen berminat, meskipun mutu pertamax jauh lebih baik. Pamungkas sambutan, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyerahkan secara resmi SK Kuota BBM untuk Kabupaten Sumba Barat.
Kemudian, SAM Pertamina Retail NTT Ahmad Tohir menyampaikan bahwa BBM 1 Harga menurutnya layak untuk dibangun di Sumba Barat.
“Kalau ada pengusaha yang berminat disini agar dibantu, karena Pertamina hanya akan melayani yang mendapatkan rekomendasi Bupati,” kata Ahmad Tohir.
Sementara itu, Koordinator Pengaturan BPH Migas, Ketut Gede Aryawan, menambahkan bahwa 67 % penambahan kuota JBT solar adalah suatu yang luar biasa, terkait usulan BBM 1 Harga.
“Pengajuan 3 lokasi akan diproses dengan serius, karena ini wilayah 3T, tolong dilengkapi saja persyaratannya,” kata Ketut Gede.
Ia mengungkapkan, agar 3 bupati bersama-sama, untuk pendirian Depot LPG (Liquified Petroleum Gas), sebagai alternatif minyak tanah. Sebab faktanya, LPG non subsidi juga masuk disini dengan harga yang mahal, jauh dari keadilan.
Diluar dugaan, apa yang disampaikan Kepala BPH Migas langsung direspon secara interaktif ole Bupati Sumba Barat. Agustinus memberikan respon antusias apa yang disampaikan Kepala BPH Migas dan SAM Pertamina, terkait apa yang disampaikan untuk pendirian SPBU BBM 1 Harga di Sumba Barat dan secepatnya akan mengurus itu, juga terkait Sub Penyalur yang dinilainya akan sangat membantu masyarakat Sumba Barat.
Agustinus menuturkan, semoga bulan Maret nanti bisa hadir kembali untuk peresmian.
“Motto Bupati tanpa bermaksud merendahkan Bali. Bali itu masa lalu, semua ada disana, Sumba masa depan, demikian motivasi Bupati untuk menjadikan Sumba sebagai daya tarik untuk dibangun serta dikunjungi wisatawan, karena alamnya indah, tidak kalah dari Bali,” tandasnya.
