Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) memaparkan sejumlah usulan inisiatif baru untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 kepada Komisi XII DPR RI. Usulan ini dinilai penting guna mempercepat pengembangan migas nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi, sehingga diharapkan masuk dalam daftar Prioritas Nasional (PN).
Ruangenergi.com membaca bahan paparan Kepala BPMA kepada Komisi XII DPR , dimana isinya menyampaikan, BPMA ingin mengalokasikan usulan anggaran sebesar Rp3,9 miliar untuk fasilitasi pengembangan eksplorasi di North Sumatra Basin dan Sibolga Basin. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada sela acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025, yang menekankan pentingnya percepatan eksplorasi di kawasan Laut Arahan.
Selain itu, BPMA juga mengajukan alokasi sebesar Rp4,5 miliar untuk Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Aceh. Program ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon dan mendukung target net zero emission 2060.
“Usulan Inisiatif Baru TA 2026 Fasilitasi Pengembangan Eksplorasi North Sumatra Basin dan Sibolga Basin sebesar 3,9M • Percepatan Pengembangan Eksporasi di seputaran Laut Arahan sesuai dengan arahan Presiden RI di sela acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025 • Diusulkan menjadi Prioritas Nasional (PN) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Carbon Capture Storage dan Carbon Capture Utilization and Storage sebesar 4,5M • Upaya Pelaksanaan CCS di Aceh • Diusulkan menjadi Prioritas Nasional (PN),” demikian dijelaskan dalam paparan BPMA pada 3 September 2025 lalu.
