Pekanbaru, Riau, ruangenergi.com– Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid melontarkan pernyataan tegas yang langsung menyentuh urat nadi bisnis hulu migas di Bumi Lancang Kuning. Ia mewajibkan semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra kerjanya yang beroperasi di Riau untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Riau.
Kebijakan ini bukan isapan jempol, melainkan upaya keras untuk memastikan kekayaan migas daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal.
Gubernur Wahid tak menutupi kekesalannya. Menurutnya, selama ini multiplier effect dari bisnis migas di Riau banyak “bocor” ke luar daerah.
“Setiap KKKS itu wajib mitranya punya NPWP Riau. Saya tekankan ini karena selama ini banyak yang bekerja di Riau tapi dari luar semua. Akhirnya tidak ada dampaknya ke daerah,” ujar Wahid dalam acara Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional SKK Migas dan KKKS di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (30/9/2025), dikutip dari Media Center Pemprov Riau.
Ia menilai, padahal entitas bisnis dan sumber daya manusia lokal di Riau sudah sangat siap untuk menjadi kontraktor.
“Di Riau juga ada pihak ketiga yang bisa jadi kontraktor. Kita tidak ingin semua diambil dari luar. Ini daerah penghasil, kita harus ikut terlibat,” tegasnya.
Tak hanya melontarkan kebijakan, Gubernur muda ini juga langsung mendesak SKK Migas untuk turun tangan. Wahid berharap syarat kepemilikan NPWP Riau ini bisa di-endorse dan dimasukkan dalam ketentuan tender serta seleksi mitra kerja KKKS.
“Kami minta SKK Migas mengendorse dalam persyaratan tender itu. Supaya ini bukan hanya kebijakan daerah, tapi juga jadi bagian dari sistem yang lebih besar,” katanya.
Ini adalah langkah strategis untuk mencegah disparitas sosial yang tinggi dan gejolak di masyarakat. Menurut Wahid, kekayaan alam seharusnya membawa kesejahteraan, bukan malah menciptakan kemiskinan di sekitar sumber daya.
“Kalau tidak dibagi adil, nanti ada gejolak. Kami jaga kondusifitas di Riau ini, tapi rakyat juga harus merasa ikut memiliki hasil alamnya,” pungkasnya.
Pesan kunci dari Gubernur Riau jelas: investasi harus berjalan aman, tertib, dan memberi manfaat nyata. “Jangan sampai kekayaan kita diambil, tapi rakyat tetap jadi penonton di tanah sendiri. Ini yang harus kita ubah bersama.”
