Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Dunia saat ini sedang berada di tengah pusaran kompetisi yang sangat ketat. Bukan sekadar perebutan pengaruh geopolitik, melainkan rebutan investasi di sektor energi. Masa transisi menuju energi bersih yang dibarengi dengan tingginya kebutuhan energi konvensional untuk menggerakkan ekonomi pascapandemi, membuat aliran modal global menjadi sangat dinamis. Pemilik modal kini memiliki daya tawar yang sangat tinggi; mereka bebas memilih pelabuhan mana yang memberikan imbal hasil terbaik dan kepastian paling menjanjikan.
Di sinilah Indonesia seharusnya bisa tampil sebagai primadona utama. Sebagai negeri yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah, kita praktis memiliki segalanya.
Dari sisi energi fosil, cadangan batu bara, minyak, dan gas bumi kita masih menjadi magnet. Sementara di sektor energi baru terbarukan (EBT), potensi panas bumi (geotermal), surya, hidro, hingga angin kita termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Narasi bahwa kita adalah “negeri kaya raya akan potensi sumber daya alam” bukanlah sekadar isapan jempol. Namun, kita harus sadar: potensi yang tertidur tidak akan pernah menghasilkan devisa ataupun ketahanan energi.
Di saat yang sama, negara-negara kompetitor di tingkat regional maupun global tidak tinggal diam. Mereka berlomba-lomba menggelar karpet merah, memangkas birokrasi, dan menawarkan insentif menggiurkan untuk menarik dana segar dari para investor. Modal itu ibarat air, ia akan mengalir ke tempat yang memberikannya jalan paling mulus.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turun ke gelanggang dan bertarung secara agresif untuk merebut simpati para investor global. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang birokratis, kaku, dan sekadar “menunggu bola”. Kementerian ESDM harus segera mengeluarkan pelbagai “jurus pemikat” agar investor kelas jumbo tak hanya melirik, tetapi sudi menanamkan modalnya dan betah berbisnis di Tanah Air.
Beberapa “jurus pemikat” krusial yang harus segera dioptimalkan antara lain:
Kepastian Hukum dan Regulasi: Ini adalah harga mati. Investor membutuhkan garansi bahwa aturan main tidak akan berubah-ubah di tengah jalan (asas sanctity of contract), serta penyelesaian segera terhadap tumpang tindih lahan dan perizinan.
Insentif yang Agresif dan Kompetitif: Memberikan kemudahan fiskal dan skema keekonomian proyek yang lebih rasional. Perbaikan terms and conditions pada blok migas maupun tarif EBT yang ramah bagi investor harus terus didorong.
Layanan Birokrasi “Karpet Merah”: Mempercepat proses perizinan menjadi hitungan hari atau minggu, bukan lagi bulan atau tahun, tanpa harus mengorbankan standar kelestarian lingkungan.
Sudah saatnya Indonesia berhenti berbangga hanya pada besarnya angka “potensi” di atas kertas. Kekayaan alam ini harus segera dieksekusi menjadi mesin penggerak roda ekonomi nasional. Kementerian ESDM harus menjadi garda terdepan, negosiator ulung, sekaligus pelayan yang baik bagi iklim investasi.
Jangan sampai aliran modal triliunan rupiah hanya melintas di depan mata, dan akhirnya berlabuh di negara tetangga yang regulasinya lebih ramah. Mari buat investor jumbo senang dan tenang berinvestasi di negeri kaya raya ini.
Godang Sitompul, Pemimpin Redaksi
