Jenewa, Ruangenergi.com – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan bahwa sebagai tindak lanjut dari gugatan Uni Eropa (EU) atas kebijakan larangan ekspor produk bijih nikel mentah oleh Indonesia (DS 592), Pemerintah Indonesia tegaskan bahwa lindungan kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya, panel sengketa WTO yang dipimpin oleh Leora Bloomberg telah mengundang pihak bersengketa beserta pihak ketiga untuk melakukan sidang secara virtual di depan panel WTO, Jenewa, Switzerland.
Dalam rangkaian sidang yang dilaksanakan pada bulan November 2021, panel melakukan pendalaman atas dokumen gugatan UE dan dokumen pembelaan yang dilakukan oleh Indonesia. Rangkaian sidang ini diawali dengan penyampaian pandangan awal dan ditutup oleh pandangan penutup yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam sengketa ini.
“Dalam gugatannya, UE berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk diantaranya produk nikel mentah yang secara nyata melanggar Pasal XI:1 dari GATT 1994,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto, (17/11).
Selanjutnya, kata Seto, tim pembela Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, bersama Deputi Bidang Pertambangan dan Investasi – Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional – Kementerian Perdagangan dan Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia (Dewatapri) (Perutusan Tetap Republik Indonesia) Jenewa serta beranggotakan pejabat dari Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibantu oleh kuasa hukum pemerintah Indonesia, telah menyiapkan sanggahan atas gugatan yang disampaikan oleh UE dengan menyampaikan mengapa kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO serta sejalan dengan alasan dibentuknya WTO di tahun 1995.
Menurutnya, kebijakan Indonesia merupakan sebuah pembelaan atas masa depan sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat terbatas.
Ia mengungkapkan, sumber daya nikel ini bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan penggunaannya haruslah secara bijaksana untuk memberikan pengaruh positif kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
“Nikel adalah material masa depan, Indonesia merasa perlu untuk menjaga kesinambungan untuk masa depan Indonesia. Untuk itulah, Indonesia maju menyiapkan pembelaan melawan EU,” tutupnya.
