Jakarta,ruangenergi.com-Dalam beberapa tahun ini terjadi insiden kebakaran di area PT Pertamina (Persero).
Apa yang sudah dilakukan perusahaan dan bagaimana rencana ke depannya dijelaskan secara gamblang oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dihadapan anggota Komisi VI DPRRI, Selasa (14/03/2023).
Dengan terjadinya kebakaran di Kilang Balongan dan Kilang Cilacap, Pertamina sudah lakukan audit safety oleh global company third party yang kredibel dan hasilnya sudah keluar.
“Pak Taufik (Dirut Kilang Pertamina Internasional) sudah menjalankan sebagian besar dari apa yang direkomendasikan (oleh global company third party). Nanti mungkin dalam kesempatan berbeda, pendalaman bisa kita lakukan penjelasan apa improvement yang dilakukan dan seberapa besar anggaran yang sudah kita spending untuk mengamankan operasi area kami,” kata Nicke.
Ada aspek SDM dan instalasinya yang juga diaudit. Ada beberapa program untuk sumber daya manusia dan ada juga untuk assetnya.
Nicke juga menjelaskan, di hulu migas (upstream) dengan banyaknya aset yang memang sudah mature, apalagi yang eks alih kelola yang sebelumnya tidak dioperasikan dan dipelihara oleh Pertamina.
“Upstream pun sudah melakukan identifikasi dari asset integrity management,sehingga ada yang sifatnya prioritas,yang warnanya merah, ada yang warna kuning perlu perbaikan tapi tidak perlu diganti total, dan yang hijau yang memang dioperasikan. Dengan dasar itu ada anggaran yang dimasukan di RKAP. Jadi dalam kesempatan terpisah bisa kami sampaikan bagaimana upstream memetakan, mengidentifikasi dari asset integrity management ini dari semua bloknya dan program apa yang kami lakukan dari tahun ke tahun berdasarkan tingkat prioritas tentunya,” papar Nicke.
Audit CNT
Untuk CNT (commercial and trading PT Pertamina Patra Niaga), Nicke menjelaskan, sudah mulai ikutan audit safety juga.
“Tadi kata Pak Alfian (Dirut PPN) hasilnya akan keluar, dan tentu saja seperti di upstream dan kilang akan menjadi acuan dalam penetapan anggaran biaya investasi maupun maintenance, nanti di terminal-terminal.. dan kalau lihat, memang tingkat resiko di hilir ini memang lebih besar karena langsung berhadapan dengan warga,” urai Nicke.
Identifikasi terhadap aset-aset mana yang dekat dengan pemukiman atau ada aktifitas warga juga dilakukan, baik rumah penduduk ataupun perkantoran.
“Itupun sudah kami petakan, di kilang maupun CNT. Terus terang seperti tadi yang dikuatirkan Pak Haris, untuk pipa baik pipa gas maupun bbm, jadi kami sedang lakukan identifikasi dan langkah apa. Dari identifikasi ini tentunya kami lakukan,contohnya di Plumpang terlepas lahannya milik siapa namun buffer zone, lahannya siapa tetap harus dibangun. Tentu bagaimana kompensasinya tentu akan kami lakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku juga,” tegas Nicke.
Dalam kompensasi ini, Pertamina merasa perlu ada pendampingan dan legal opinion karena ada dana yang dikeluarkan, tidak kecil jumlahnya untuk proses ini.
“Untuk seluruh asset yang sudah kami identifikasi, dan ini kami tidak juga bisa sendirian. Masing-masing daerah ada RT/RW, masing daerah ada alas hak yang dipegang dari masyarakat. Ini pun perlu penyelesaian apakah itu dari pemerintah daerah, apakah itu dari BPN atau ATR. Ini kami mohon dukungannya. Tidak bisa satu persatu, harus pararel dijalankan,” ucap Nicke yang tampil berbusana nuansa putih.
Pertamina, urai Nicke lagi, sudah identifikasi di area PPN (Pertamina Patra Niaga) ada 9 lokasi buffer zone yang perlu dilakukan dan memang harus dilakukan. Di kilang ada 3 lokasi. Yang belum selesai di pipa gas dan pipa bbm.
